Padang Panjang, investigasi.news- Bappeda menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024, Rabu (15/2). Dibuka Sekretaris Daerah Kota (Sekdako), Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, kegiatan ini guna mendorong partisipasi masyarakat dalam memperkuat kapasitas perencanaan daerah.
Sekdako Sonny mengungkapkan, RKPD memuat kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun untuk perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja.
“RKPD merupakan upaya pembangunan secara berkesinambungan, terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan berkelanjutan,” katanya.
Sonny menyebutkan forum ini merupakan tahapan penting dari rangkaian proses penyusunan RKPD 2024 yang mana hal ini harus sejalan dengan visi dan misi tentatif pembangunan daerah 2024 yang bermarwah dan bermartabat.
“Setiap program kegiatan yang disusun harus berorientasi pada anggaran input, proses, dan output, namun harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat sehingga anggaran pembangunan yang dibuat berdampak positif demi kesejahteraan masyarakat,” pesannya.
Sonny berharap dari FKP ini dapat menjadi momentum bagi seluruh stakeholder untuk meminta penjelasan dan memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan awal yang telah disusun. Sehingga nantinya program dan kegiatan yang termuat dalam RKPD 2024 dapat dianggarkan dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.
Sementara itu, Kepala Bappeda, Rusdianto, S.IP, M.M menyebutkan, FKP dilaksanakan guna untuk mendapatkan masukan penting terhadap rancangan awal RKPD yang dilaksanakan secara terbatas dengan mengundang para pemangku kepentingan.
“Pelaksanaan FKP diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan FKP tersebut Wakil Ketua TP-PKK Kota, Nova Era Yanthy Asrul, OPD, camat, lurah, kabag, unsur perguruan tinggi, lembaga profesi, ormas, LSM, stakeholder terkait serta Bundo Kanduang dan Niniak Mamak se-Kota Padang Panjang. (ri/kml)
