Padang Panjang, investigasi.news — Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Padang Panjang resmi beroperasi, Selasa (8/10/2024), bersamaan dengan Soft Launching 22 MPP oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Jakarta.
Selain 22 MPP juga diresmikan 139 MPP Digital serta integrasi layanan jaminan pensiun. Selanjutnya, ditetapkan 20 Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dalam acara yang dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah itu.
Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Wali Kota, Sonny Budaya Putra, AP, M.Si. Sementara itu, Pj Sekdako, Dr. Winarno, ME bersama beberapa instansi terkait dan lurah mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Kemenpan RB itu.
Menurut Winarno, MPP Padang Panjang bertujuan memberikan pelayanan yang lebih baik, mudah, cepat, aman, dan nyaman bagi masyarakat.
“Dengan adanya MPP ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan publik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan Dinas PMPTSP, Mardi Suntami, SE menyebutkan, saat ini MPP Padang Panjang telah memiliki 11 gerai yang melayani 130 lebih jenis perizinan. Mulai dari pengurusan KTP, perizinan usaha, pembayaran pajak, layanan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, hingga pertanahan dan banyak layanan umum lainnya.
“Ke depan, kami berencana untuk terus memperluas layanan dengan menambah jumlah gerai dan melibatkan lebih banyak instansi seperti Kantor Imigrasi Kelas II Agam,” ungkapnya.
Ia berharap MPP Padang Panjang menjadi pusat layanan publik yang lengkap dan terintegrasi. Sehingga masyarakat dapat mengurus segala kebutuhan administrasi dalam satu tempat. (andes/kamal)
