Padang Panjang, investigasi.newd- Wakil Wali Kota, Drs. Asrul menyampaikan beberapa program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota untuk menurunkan stunting dalam Road Show Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstem di Sumatera Barat yang digelar Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Rabu (5/4).
“Salah satunya program Bapak Ibu Asuh Anak Stunting (Basunting) yang sudah berjalan sampai saat ini,” ujarnya saat mengikuti kegiatan roadshow ini secara daring di Ruang VIP Balai Kota didampingi Forkopimda dan OPD terkait.
Dijelaskannya, Basunting merupakan program penanganan prevalensi stunting secara berjenjang dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan dengan melibatkan unsur terkait. Intervensinya adalah berupa pemberian makanan tambahan bergizi kepada ibu hamil dan anak usia bawah dua tahun (baduta) selama 6 bulan.
“Selain Basunting, penanganan yang dilakukan di antaranya penetapan penanganan stunting sebagai program prioritas daerah dalam RPJMD. Peningkatan koordinasi dan integrasi program penanganan stunting dari seluruh unsur terkait. Integrasi data dalam melaksanaan intervensi program penangganan stunting,” paparnya.
Dikatakan, kasus stunting Padang Panjang pada 2021 persentasenya 20 persen dan 2022 berada pada angka 16,8 persen.
Sementara terkait penanganan kemiskinan ekstrem, Wawako Asrul menyebutkan, persentase kemiskinan di Padang Panjang pada 2020 berada diangka 0,88 persen. Pada 2021 berada diangka 1,03 persen, serta pada 2022 sudah 0 persen dan ini merupakan satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat.
“Langkah-langkah yang kami lakukan untuk menangani kemiskinan di antaranya penetapan penanganan kemiskinan sebagai program prioritas daerah dalam RPJMD. Melakukan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari seluruh unsur terkait melalui optimalisasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah),” terangnya.
Lalu, tambahnya, integrasi data dalam melaksanaan intervensi program penanganan kemiskinan. Optimalisasi berbagai bantuan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Peningkatan integrasi program penanganan kemiskinan dari seluruh unsur terkait, termasuk dalam pengendalian dan evaluasi terhadap hasil intervensi program penanganan kemiskinan.
“Dengan berjalannya program yang ada saat ini, alhamdulillah Padang Panjang sudah melewati dan berhasil menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” tutur Asrul.
Sementara itu Menko PMK, Prof Dr. Muhajir Effendy, M.A.P menyampaikan, kegiatan roadshow ini dilaksanakan guna mengidentifikasi isu dan kendala penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumatera Barat.
Secara nasional, imbuhnya, pada 2022 Sumbar memiliki tingkat kemiskinan ekstrem dengan persentase 0.77 persen. Hal ini perlu dikurangi dan kalau bisa dinolkan sehingga tidak ada lagi kemiskinan di Sumbar.
“Seperti yang diinginkan Bapak Presiden kita, ditahun 2024 nanti tidak ada lagi kemiskinan dan persentase stunting diturunkan menjadi 14 persen,” sampainya.
Disebutkan Muhajir, penanganan kemiskinan ekstem dan stunting ini saling beririsan. Menyelesaikan kemiskinan ekstem juga akan mengurangi dampak stunting. Karena penduduk yang alami kemiskinan ekstrem itu terancam berisiko stunting.
“Kita harapkan semua lini sektor agar menggunakan anggaran baik APBD, APBN untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting ini,” harapnya.
Sementara itu Gubernur Sumbar, H. Mahyeldi, S.P Datuak Marajo menyampaikan, beberapa daerah yang sudah bergerak untuk menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem.
“Ada 12 daerah yang telah berhasil menurunkan angka stunting, salah satunya Kota Padang Panjang. Dan 7 daerah lagi yang masih meningkat angka stuntingnya. Ini akan segera kita tindak lanjuti,” ucapnya. (cigus)
