Belanja Modal Di DAU Turun, DAK Naik, APBD Pasaman 2023 Sasar Program Urgen dan Strategis

Bupati Pasaman H. Benny Utama tampil sebagai keynote speech dalam Kick Of Meeting. (Foto: Ist)

Pasaman, Investigasi.News – Bupati Pasaman H. Benny Utama tampil sebagai keynote speech dalam Kick Of Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman tahun 2024, di hall Lt. III Kantor Bupati Pasaman, Kamis (15/12) pagi.

Selama hampir dua jam, Bupati Benny Utama paparkan program kegiatan dan rencana pembangunan Pasaman Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, hingga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 dengan lugas, dibumbui berbagai ilustrasi bahkan nyaris tanpa melihat konsep yang sudah disiapkan Bappeda Kabupaten Pasaman.

Dipaparkan bahwa penggunaan anggaran daerah tahun depan harus diarahkan pada kegiatan yang urgen dan penting saja, mengingat kebijakan fiskal yang mengakibatkan belanja modal di APBD Pasaman 2023 menurun dari tahun sebelumnya.

“Memang ada penambahan DAU sebesar Rp.20 milyar di APBD 2023, namun karena kita menerima pegawai P3K sebanyak lebih 900 orang, akibatnya APBD tersedot Rp.50 milyar untuk penambahan gaji. Sehingga belanja modal tahun 2023 hanya tersedia sekitar Rp.30 milyar,” ungkap Bupati Pasaman Benny Utama.

Namun, lanjut bupati, untuk mendukung Program Prioritas Pasaman terakses, tahun 2023 Pasaman mendapat tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai 50 an milyar, yang diarahkan Rp.23 M untuk pembangunan jalan di Kecamatan Mapattunggul Selatan dan Rp.27 milyar untuk Kecamatan Mapattunggul.

“Alhamdulillah, dengan komunikasi yang baik dengan berbagai kalangan di Pusat, DAK Pasaman naik signifikan, dari Rp. 22 milyar tahun lalu, naik jadi Rp.50 milyar tahun depan,” ujarnya.

Selain itu, kata Bupati, pada APBD 2023 Pemkab Pasaman kembali harus menyiapkan anggaran untuk rakyat Pasaman guna membiayai Program Pasaman Sehat (berobat gratis) sebesar Rp.51 milyar dan program Pasaman Cerdas (sekolah gratis) Rp.16 milyar.

“Berobat gratis di Pasaman telah kita mulai awal tahun 2022 lalu, dan masyarakat cukup membawa KTP saja, atau KK bagi yang belum punya KTP, termasuk melakukan pendekatan pelayanan dengan program 1 jorong, satu polindes,” beber bupati, sembari menghimbau masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas berrobat gratis ini.

Kepada Camat dan wali nagari yang hadir lengkap saat itu, diminta untuk berkeliling dan lihat daerahnya masing-masing, kalau ada anak-anak yang putus sekolah, atau ada yang sakit tidak berobat.

“Tolong Pak Wali dan Pak Camat, sampaikan ke masyarakat, bahwa bersekolah di Pasaman sekarang ini gratis, malah mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu, kita bantu Rp.1 juta perbulan,” kata bupati.

Alokasi anggaran yang besar, yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat banyak ini, bukan karena Pasaman ini kaya, tapi ini bentuk kecintaan pada masyarakat.

“Bukan karena daerah kita kaya, namun ini semata bentuk tanggung jawab dari amanah yang diemban dan wujud kecintaan kita pada masyarakat,” ujar Haji Benny Utama.

Diulas juga bahwa, pemerintah tidak bisa bicara kesejahteraan masyarakat, bila infrastruktur di daerah-daerah masih minim dan belum merata, terutama akses tranportasi jalan di daerah-daerah pinggir.

Akses jalan ini menurut bupati, akan berpengaruh langsung pada sektor ekonomi dan sektor lainnya yang ada di masyarakat.

Dengan gencarnya berbagai program yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pasaman selama dua tahun terakhir, membuat angka kemiskinan ekstrim turun drastis. Dari angka 5000 an, tertekan turun ke angka 700 an akhir tahun 2022 ini.

Bupati Benny Utama mengakui, selama ini banyak dari kalangan keluarga miskin tidak tersentuh bantuan dan program pemerintah, lantaran masyarakat miskin tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan pihak pemerintah.

“Mereka tidak punya dunsanak seorang Wali Nagari, Jorong ataupun Kaur, apalagi Camat. Untuk itu Saya minta kepada Wali Nagari, agar inventarisir kembali di daerahnya, sehingga kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Pasaman dapat diintervensi dengan berbagai program dan bantuan, hingga mereka bisa lepas dari jeratan kemiskinan,” terang bupati lagi.

Turut dijelaskan, penanganan kemiskinan ekstrim harus dilaksanakan secara terpadu, dengan konsep yang jitu.

“Ini bukan tanggungjawab Dinas Sosial semata, namun Dinas Pendidikan terlibat di sini, Dinkes juga, Pemberdayaan Perempuan dan KB, Dinas Pertanian, PUPR, Disdukcapil dan OPD lainnya,” ujar bupati.

Ikut diutarakan bantuan pembangunan hunian tetap bagi korban terdampak bencana gempa bumi Malampah, yang rusak berat @50 juta, rusak sadang @20 juta, dan bantuan untuk rumah warga yang mengalami rusak ringan.

Acara Kick Of Meeting penyusunan RKPD Kabupaten Pasaman, dihadiri lengkap Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Kabag, camat serta wali nagari se-Kabupaten Pasaman. (Ris)