Lubuk Sikaping, investigasi.news- Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting Kabupaten Pasaman di tahun 2022 lalu, masih tercatat tinggi, yakni sebesar 28,9 persen. Sementara target Nasional di 2024 ini, berada di angka 14 persen. Karenanya Pemerintah Kabupaten Pasaman berkomitmen, penurunan prevalensi stunting harus mencapai target 14,9 persen di akhir 2024 ini.
Hal tersebut dikemukakan Plt. Setda Pasaman Yasri Uripsyah, dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Hall Lt. III Kantor Bupati setempat, Jumat (8/3) siang.
Ditegaskan Sekda, target 14,9 persen bukanlah nilai kecil dan mudah untuk diraih. Butuh kerja sama dan kerja kerja nyata dari berbagai pihak di Pasaman.
“Butuh pengorbanan dan komitmen bersama. Mesti punya kiat dan cara-cara praktis yang terukur, dalam setiap prosesnya. Pak Wali harus tahu siapa saja warganya yang stunting. Dan ini bukan soal jumlah, tapi one man one addres. Artinya, kita sebagai aparatur harus tahu warga yang stunting, detail namanya, alamat, orang tuanya, lingkungan dan lain sebagainya” beber Yasri Uripsyah.
Plt Setda juga mengajak, agar peserta rakor mau menancapkan komitmen dan meningkatkan peran pemerintah serta mitra kerja, dalam mempercepat penurunan stunting di Pasaman.
“Jadikan rakor ini sebagai ajang perbaikan, sehingga pemanganan tahun ini bisa lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Kemudian lakukan evaluasi sejauh mana langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam mewujudkan visi kabupaten Pasaman, yakni terwujudnya masyarakat yang lebih baik dan bermartabat,” kata Sekda.
Selanjutnya dikatakan, bahwa Indonesia akan mencapai masa keemasan pada tahun 2045, atau tepat saat kemerdekaan Indonesia berusia 100 tahun. Karenanya pemerintah akan terus fokus pada generasi anak-anak usia dini, agar ke depan punya daya saing, terbebas dari stunting, dengan didukung SDM unggul generasinya,” terang Yasri pula.
Pada acara tersebut Ketua TP.PKK Pasaman Ny.Denny Sabar AS turut menyampaikan, bahwa untuk penurunan stunting diperlukan kerjasama semua unsur pemerintah dimulai dari pusat, propinsi, kabupaten sampai ketingkat nagari. Unsur yang paling menentukan ialah ketua dan kader TP PKK Nagari karena berhubungan lansung dengan warganya.
“Pencegahan stunting harus dimulai pada usia remaja, yaitu dengan mencegah pernikahan dini atau anak dibawah 18 tahun, dengan cara mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan biaya yang didukung oleh program Pasaman Cerdas” ucap Ny Denni Sabar AS.
Selain itu, lanjut Ny. Deni, pencegahan stunting dapat dilaksanakan ketika 1000 hari pertama kehidupan, dengan pelaksanaan pola asuh orang tua terhadap anak dan pola makan yang benar serta sehat. Dan ini merupakan ranahnya TP PKK Nagari yang berfokus pada dasawisma, dengan menyasar 11 hingga 20 rumah bertetangga.
“pencegahan stunting tidak akan memberikan perubahan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan waktu sangat panjang, tahap demi tahap Salah satunya merubah pola pikir yang terbelakang menjadi pola pikir modern, melalui proses jenjang pendidikan,” terang Ny Denni Sabar AS.
Selanjutnya Kepala Dinas P2AKB, H. Furqan, SKM,. MKes., melaporkan target penurunan angka stunting menjadi 14 %, membutuhkan kerjasama antar Instansi pemerintah maupun pihak swasta, dengan mendongkrak nilai indeks pembangunan manusia (IPM) indonesia yang seutuhnya.
Hadir dalam Rakor tersebut, Kepala OPD terkait, Kakan Kemenag Pasaman, Satgas Stunting Provinsi Sumatera Barat, Camat dan Wali Nagari beserta Ketua TP PKK Nagari se Kabupaten Pasaman, Korlap Balai Penyuluh KB dan Tim Pendamping Keluarga Se Kabupaten Pasaman. Rs
