Padang, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026, Selasa (15/4/2025), di Auditorium Istana Gubernuran. Acara dibuka langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, yang juga tampil sebagai pembicara kunci.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya menyatukan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, demi merumuskan rencana pembangunan yang sejalan dan berkelanjutan.
“RKPD Sumbar 2026 harus berpijak pada dokumen perencanaan jangka panjang nasional (RPJPN 2025–2029) dan daerah (RPJPD 2025–2029). Kita ingin menciptakan pembangunan yang terpadu, selaras, dan berdaya guna,” ujar Mahyeldi.
Di bawah kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Pemprov Sumbar mengusung visi “Sumatera Barat yang Maju dan Berkeadilan Berlandaskan Agama dan Budaya.” Visi tersebut diturunkan ke dalam prioritas pembangunan yang mencakup berbagai sektor strategis.
“Pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, hingga BUMN harus satu frekuensi dalam membangun. Kita juga mendorong perantau Minang untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah,” tegasnya.
Mahyeldi juga memaparkan arah kebijakan pembangunan Sumbar ke depan, mulai dari pemerataan pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan dan ekonomi hijau, penguatan nagari dan desa, hingga pengembangan infrastruktur yang adil serta tangguh terhadap bencana.
Selain itu, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi prioritas, termasuk reformasi tata kelola pemerintahan menuju pelayanan publik yang lebih bersih, cepat, dan transparan.
Musrenbang RKPD ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto secara daring, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas RI Medrilzam. Hadir pula Wagub Sumbar Vasko Ruseimy, Ketua DPRD Sumbar Muhayatul, para Bupati/Wali Kota se-Sumbar, Forkopimda, Kepala OPD, perwakilan BUMN, dan akademisi.
Dalam pemaparannya, Wamendagri Bima Arya mengingatkan para kepala daerah untuk memahami arah kebijakan nasional yang digaungkan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya yang tertuang dalam buku *Paradoks Indonesia dan Solusinya*.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi adalah tiga kata kunci pembangunan ke depan. RKPD harus selaras dengan visi besar Presiden dan Asta Cita nasional,” kata Bima.
Meski demikian, ia turut mengapresiasi capaian Pemprov Sumbar sejauh ini, khususnya dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,97 persen—jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 9,03 persen. Namun, ia mengingatkan masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pengangguran dan stunting.
Sementara itu, Deputi Bappenas Medrilzam menekankan pentingnya fokus terhadap isu-isu strategis nasional seperti ketahanan pangan, energi, ekonomi inklusif, serta ketahanan iklim dan reforma agraria, yang harus menjadi bagian integral dalam RKPD 2026.
“RPJMN 2025–2029 sudah sangat terperinci hingga ke tingkat kabupaten/kota. Semua pihak di daerah harus cermat membaca dan menjabarkannya dalam program konkret,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2026 ini menjadi titik awal penting untuk menyusun arah pembangunan Sumbar ke depan secara lebih sistematis, inklusif, dan berorientasi hasil.
Adpsb
