Padang, Investigasi.news – Empat tahun masa kepemimpinan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Audy Joinaldy berbuah manis bagi kemajuan nagari dan desa di Sumbar. Berdasarkan data terbaru Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar per Tahun 2024, dari total 1.035 nagari dan desa yang ada di Sumbar, saat ini sudah tidak ada lagi yang berstatus sangat tertinggal.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar, Mahdianur mengatakan, selain mengentaskan nagari/desa sangat tertinggal, Pemprov Sumbar juga telah berhasil mengurangi jumlah nagari/desa yang berstatus tertinggal. Dimana pada tahun ini, nagari/desa berstatus tertinggal hanya bersisa 10 nagari dari sebelumnya pada Tahun 2023 berjumlah sebanyak 25 nagari.
Adapun kesepuluh nagari/desa yang masih berstatus tertinggal itu adalah, enam desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan rincian Desa Simalegi, Madobag, Simatalu, Matotonan, Bojakan, Sigapokna.
Dua nagari di Kabupaten Solok, meliputi, Nagari Tanjung Balik Sumiso dan Garabak Data. Kemudian Nagari Galugua di Kabupaten Limapuluh Kota dan Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan di Kabupaten Pasaman Barat.
Tidak hanya itu, Mahyeldi juga berhasil dalam membina pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) Inovasi Desa dan Nagari di Sumbar. Atas keberhasilan itu Gubernur Mahyeldi Ansharullah, menjadi salah satu dari dua gubernur menerima Piagam serta Lencana Abdi Inovasi Desa dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, saat Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) ke-25 di Lapangan Islamic Center Mataram, NTB, Senin 15 Juli 2024 lalu.
Mahyeldi menegaskan, keberhasilan mengentaskan nagari/desa sangat tertinggal dan berkurangnya nagari atau desa tertinggal di Sumbar, berkat fokusnya Pemprov Sumbar dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan desa/nagari. Selain itu, penanganan yang dilakukan juga lengkap, terintegrasi serta berbasis data.
“Pembangunan dan pemberdayaan desa/nagari ini membentuk komitmen bersama lintas stakeholder untuk melaksanakan tindak lanjut hasil identifikasi di desa/nagari dan perdesaan baik yang dianggarkan APBDes, APBD maupun APBN,” terang Mahyeldi di Padang, Jum’at (13/9/2024).
Kemandirian desa/nagari yang dicita-citakan, tegas Mahyeldi, tidak datang sendirinya. “Memerlukan perencanaan eksklusif yang jelas serta upaya dan komitmen kolektif bersama, juga keterlibatan menyeluruh dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Sementara, Mahdianur mengungkapkan, data lengkap berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Sumbar. Pada tahun 2021, jumlah nagari sangat tertinggal sebanyak tiga nagari, nagari tertinggal (35 nagari), nagari berkembang (415 nagari), nagari maju (399 nagari), nagari mandiri (76 nagari).
Selanjutnya, pada tahun 2022, Pemprov Sumbar telah berhasil mengentaskan nagari sangat tertinggal. Sedangkan nagari tertinggal berkurang menjadi 28 nagari, nagari berkembang (310 nagari), maju (458 nagari) dan mandiri meningkat menjadi (132 nagari) dengan total 928 nagari.
Tahun 2023, nagari tertinggal sebanyak 25 nagari, berkembang (829 nagari), maju (486 nagari), mandiri (226 nagari). Tahun 2024, nagari tertinggal di Sumbar tinggal 10 nagari lagi, berkembang (212 nagari), maju (445 nagari), mandiri (368 nagari), dengan total nagari mencapai 1.035 nagari.
Mahdianur menambahkan, IDM yang selama ini dikeluarkan oleh Kemendes PDTT akan bertransformasi menjadi indeks desa, mulai diaplikasikan tahun 2025 nanti. “Hal ini telah melalui proses yang panjang di kementerian/lembaga serta stakeholder terkait, ini menunjukkan bahwa Pemprov Sumbar memiliki komitmen yang sama untuk kemajuan desa,” ungkapnya.
Mahdianur menegaskan, klasifikasi IDM terhadap status desa bertujuan untuk menetapkan status perkembangan dan menganalisa rekomendasi terhadap intervensi kebijakan yang perlu dilakukan. Tujuan lainnya memberi arah pendekatan dan intervensi kebijakan yang diterapkan pada setiap status desa.
“Verifikasi data IDM ini dilakukan setiap tahunnya. Tahun 2024 ini dengan hanya tersisa 10 nagari/desa tertinggal, sedangkan nagari mandiri meningkat menjadi 368 nagari/desa, ini merupakan suatu capaian yang luar biasa,” ungkap Mahdianur.
Indikator dalam menentukan status nagari atau desa berdasarkan IDM terang Mahdianur, meliputi, indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan lingkungan.
Untuk indeks ketahanan sosial indikatornya terdiri dari, modal sosial dengan indikator, memiliki solidaritas sosial, memiliki toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial.
Berikutnya, pemukiman yang meliputi, akses air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses keinformasi dan komunikasi. Selanjutnya, kesehatan, terdiri dari, pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat dan jaminan kesehatan. Juga ada pendidikan, meliputi, akses ke pendidikan dasar dan menengah, akses ke pendidikan non formal, akses ke pengetahuan.
Untuk indikator indeks ketahanan ekonomi, antara lain, keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik. Juga ada akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah.
Sementara indikator indeks ketahanan lingkungan meliputi, kualitas lingkungan. Baik itu potensi rawan bencana alam maupun upaya tanggap bencana yang dilakukan.
Berdasarkan IDM, nagari/desa berstatus sangat tertinggal disebabkan karena beberapa indikator. Di mana nagari atau desa tersebut rentan karena bencana alam, goncangan ekonomi, konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensinya.
Sementara, nagari atau desa tertinggal, indikatornya nagari atau desa tersebut dengan potensi sumber daya sosial, ekonominya, namun kurang mampu mengelolanya.
Berikutnya, desa berkembang, indikatornya, sebuah desa potensial menjadi desa maju, tetatpi belum mengelola potensinya secara optimal. Sedangkan desa maju, desa yang memiliki kemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi. Terakhir desa mandiri, adalah desa maju yang mampu membangun untuk peningkatan kualitas hidp masyarakat desa secara berkelanjutan.
Mahdianur juga mengungkapkan, gambaran umumnya terdapat 20 permasalahan pada nagari atau desa tertinggal di Sumbar saat ini. Permasalahan tersebut yakni, masih rendahnya jumlah dokter dan tenaga kesehatan lainnya di nagari. Masalah lainnya, jarak tempuh dan akses menuju tempat pendidikan yang masih jauh, rendahnya jumlah keluarga yang memiliki akses listrik, adanya nagari yang tidak memilik sinyal telepon (blind spot) dan rendahnya akses internet bagi warga dan kantor desa.
Juga ada masalah rendahnya keluarga yang memiliki jamban, masih rendahnya pembangunan TPS dan TPA di nagari, rendahnya tingkat kepesertaan masyarakat yang memiliki BPJS, rendahnya ketersediaan pusat kegiatan belajar masyarakat, ketersediaan ruang publik yang rendah dan rendahnya jumlah kelompok olahraga, kegiatan olahraga serta sarana dan prasana olah raga yang kurang memadai.
Masalah berikutnya, masih rendahnya jumlah industri dan UMKM dari jumlah keluarga di nagari, jarak tempuh dan akses menuju pertokoan yang masih jauh, rendahnya jumlah toko dan penginapan di nagari, rendahnya jumlah jasa logistik dan pos di nagari.
“Masalah lainnya, rendahnya jumlah bank dan BPR serta akses kredit di nagari atau desa, jumlah koperasi aktif dan BUMDes/BUMNag yang rendah, keterbukaan wilayah melalui akses jalan yang belum bisa dilalui kendaraan. Juga identifikasi jenis dan rawan bencana di nagari yang rendah, jumlah fasilitas tanggap bencana, peringatan dini bencana dan perlengkapan keselamatan serta jalur evakuasi yang rendah,” terangnya.
Sementara, strategi Pemprov Sumbar dalam misi meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan meliputi, percepatan pengembangan infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis.
Strategi lainnya, pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan. Terakhir peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman.
Arah kebijakan Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Mahyeldi-Audy meliputi, dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian, perikanan, destinasi wisata dan UMKM. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu, daerah belum berkembang, daerah terpencil serta pedesaan.
Arah kebijakan lainnya, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mitigasi bencana, pengembangan nagari dan desa siaga bencana serta meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi kesiapsiagaan bencana.
Juga ada arah kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan, optimalisasi pengurangan sampah dan efektifitas pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Penyediaan PSU kawasan permukiman yang aman, nyaman dan berkelanjutan.(adpsb/bud)
