Sawahlunto, investigasi.news – Rancangan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto tahun anggaran 2023 turun dari tahun sebelumnya, ini dipapar kan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto di Hall Ombilin, Selasa (8/11/2022). Pada rapat yang dipimpin Ketua Eka Wahyu, Jaswandi dan Elfia Rita Dewi, masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan pandangan umum terhadap RAPBD itu.
Pada rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan kepala OPD di kota ini, juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota Sawahlunto Osvita menyampaikan berdasarkan penyampaian nota pengantar Wali Kota Sawahlunto atas RAPBD tahun anggaran 2023 terlihat postur pendapatan daerah diestimasi sebasar Rp481.381.372.529, yang terdiri dari PAD sebesar Rp66.495.818.105, pendapat transfer sebesar Rp411.012.235.834 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp3.973.318.590.
Fraksi Persatuan Pembangunan (PPP,Demokrat dan Perindo) itu mempertanyakan sejauh mana progres PAD yang telah disepakati pada perubahan APBD 2022 sampai per 31 Desember 2022. Dan apa penyebabnya pada tahun anggaran 2023 pemerintah daerah tidak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.
“ sejauh mana langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan fiscal pemerintah pusat di tahun 2023 yang menitikberatkan pada sektor peningkatan produktifitas untuk transformasi ekonomi yan inklusif dan berkelanjutan. Karena, keberhasilan kebijakan fiscal itulah yang akan menyokong pembangunan disetiap propinsi, kota atau kabupaten melalui DAK maupun DAU” sebut Osvita.
Tanggapan juga disampaikan fraksi PAN, Golkar dan PDI Perjuangan DPRD Kota Sawahlunto. Melalui juru bicara Irland meminta pemerintah daerah menanggapi kebijakan umum Pembiayaan, memperhatikan kondisi defisit yang cukup besar yaitu Rp106. 140.966.926, dan adanya batasan defisit berdasarkan PMK Nomor 117/PMK.07.2021.
“ maka perlu mengoptimalkan Pendapatan sekaligus merasionalisasikan belanja. Apa Strategi Khusus yang akan di lakukan, apalagi menimbang ada sekitar Rp.79.340.560.000,- Dana Alokasi Umum sudah di tentukan penggunaanya seperti untuk gaji P3K, Dana Kelurahan,pendidikan,kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum” sebutnya.
Juru bicara Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) DPRD Kota Sawahlunto Lazuardi menyorot pada tahun anggaran 2023 telah di anggarkan Belanja Daerah sebesar Rp597.363.123.155,00 berarti turun sebesar Rp99.220.874.051,00 (14,2 %) dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp696.583.997.206,00. Dengan adanya penurunan seperti ini diharapkan pihak pemerintah tetap harus berorientasi kepada pengendalian dan pemulihan ekonomi, serta efisiensi dan efektivitas pembangunan.
“ mencermati proses APBD Tahun Anggaran 2023 ini, Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya menyadari dan memahami sepenuhnya kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran tahunan dengan dana yang sangat terbatas dan tetap memperhatikan skala prioritas serta menjaga kesinambungan antar wilayah baik vertikal maupun horizontal termasuk pelaksanaan dana desa dan dana kelurahan” kata Lazuardi.
Setelah mendengarkan pandangan umum fraksi di DPRD Kota sawahlunto, Ketua DPRD Sawahlunto Eka Wahyu menyatakan fraksi yang ada di DPRD telah menyampaikan pemandangan umumnya dihadapan kita bersama. Secara resmi ke-empat naskah pemandangan umum tersebut telah diserahkan kepada kami.
“ selanjutnya akan kami serahkan kepada saudara Walikota untuk ditanggapi pada Rapat Paripurna Dewan hari Jumat tanggal 11 November 2022, untuk itu izinkan kami menyerahkan kepada Walikota” pungkasnya. (T.Ab)
