Dinilai Kondisi Miris, Tiga Tahun Terakhir Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto

More articles

spot_img

Sawahlunto, Investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto menyampaikan pandangan akhir fraksi-fraksi para rapat paripurna dewan kota itu dan menilai kondisi miris Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kota itu selama tiga tahun terakhir.

Juru bicara fraksi PPP, Demokrat dan Perindo DPRD Kota sawahlunto Ramon Liadi menyampaikan berdasarkan Nota Pengantar Walikota Sawahlunto atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang disampaikan oleh Pejabat Walikota Sawahlunto pada tanggal 19 Juni 2024 lalu, yang mana Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.605.314.638.183,64 atau 96,82 % atau turun dibandingkan tahun 2022 sebesar 99,03%

Dalam hal sepert itu, sebutnya terlihat kerangka pendapatan masih didominasi dari dana APBN. Apalagi 3 tahun terakhir ini Fraksi menyimpulkan tim TAPD dalam menyusun perencanaan atau mengetimasi pendapat daerah maupun pendapat asli daerah cendrung belum akurat, sehingga setiap akhir tahun jumlah defisit jauh berbeda dari realisasi anggaran yang disepakati.

Baca Juga :  BNPB Berikan Bantuan Penanganan Darurat Bencana Tanah Longsor di Kota Sawahlunto

Untuk itu, kedepannya Fraksi berharap Pemerintah Daerah bersama DPRD masa bakti 2024-2029 dapat lebih teliti penuh akurat terhadap perencanaan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah maupun Pendapatan Asli Daerah karena kebutuhan dana untuk pembangunan dari tahun ke tahun selalu meningkat tentu dengan menggalih potensi SDA melalui inovasi-inovasi untuk meningkatkan PAD diatas.

Searah dengan itu, kata Ramon Liadi, perlu pula memaksimalkan kinerja OPD dengan meminimalisir kebocoran kebocoran yang berada disetiap OPD yang menjadi target Pendapat Asli Daerah. Pasalnya, memaksimalkan kinerja atau meminimalisir kebocoran otomatis dapat mamacu atau mengejar ketinggalan dalam merealisasi PAD dimaksud.

Terkait pendataan aset bergerak maupun tidak bergerak harus betul-betul tercatat secara sistimatis dan dimanfaatkan aset tersebut dengan maksimal oleh Pemerintah Daerah sendiri, Fraksi berharap tidak terulang lagi pemberian hibah aset Pemerintah Daerah berupa tanah kepada pihak lain. Atas upaya yang telah dilakukan tersebut kami ucapkan terima kasih.

Baca Juga :  Pj Wako Bersama Kominfo Bahas Evaluasi Media Mitra Pemko dan Pengembangan Informasi Sawahlunto

Tak jauh berbeda juga disampaikan juru bicara Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (Nasdem, PKS dan Gerindra) Ronal Kardinal, yang berharap peningkatan PAD harus ditingkatkan dan perlu adanya langkah langkah yang kuat dan nyata dalam peningkatan pendapatan asli daerah baik pada pajak daerah dan retribusi daerah, optimalisasi PDAM dan upaya lainnya.

Sehingga kemampuan keuangan daerah kita semakin baik dalam menunjang program pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah diharapkan bisa menyusun ini dalam program program yang kongkrit dan berdampak signifikan.

Terkait dengan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan dari Tahun 2020-2023. Maka harus ada perbaikan serius terhadap kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Kota Sawahlunto seharusnya mampu membangun sumber daya pendapatan daerah yang kuat.

Baca Juga :  Hadiri Pelantikan PWI dan IKA PWI Kota Sawahlunto, Wako Sampaikan Ini

Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (Nasdem, PKS, dan Gerindra) berharap, sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, agar Pemerintah Daerah dapat melakukan terobosan untuk meningkatkan PAD Kota Sawahlunto. (tumpak)

spot_img
spot_img

Latest

spot_img