Sawahlunto, Investigasi news – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Sawahlunto meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota itu agar melakukan evaluasi atas kinerja konsultan perencana maupun pengawasan pekerjaan infrastuktur di kota ini.
Hal ini disampaikan juru bicara fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota Sawahlunto Joni Warta pada rapat paripurna Pendapat fraksi Dewan terhadap Ranperda APBD 2023 di Hall Ombilin, Rabu (16/11/2022)
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota sawahlunto Eka Wahyu didampingi Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Jaswandi dan Elfia Rita Dewi itu, politisi partai Demokrat berharap supaya Dinas PUPR melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja konsultan perencanaan maupun pengawasan.
“ karena berdasarkan hasil tinjauan di lapangan, kami melihat hasil atau mutu pekerjaan fisik yang dilakukanya masih belum memuaskan” kata Joni Warta pada rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Zohirin Sayuti.
Terkait pengawasan pekerjaan insfratruktur, Masril Fraksi PKPI DPRD Kota Sawahlunto meminta dinas PUPR kota ini untuk dapat melakukan ekstra pengawasan terhadap kegiatan Infrastruktur.
“ seperti jalan menuju Rumah Potong Hewan Kelok Maut serta Pengaspalan dan pekerjaan bangunan pelengkap ruas jalan Muara Kalaban – Tak Bancah “ kata Masril
Dia juga meminta untuk segera membuat perencanaan kegiatan tahun 2023, terutama item-item yang terdapat di KUA PPAS dan sudah disepakati dalam pembahasan APBD.
“ agar proses tender kegiatan infrastruktur dapat dimulai pada awal tahun anggaran, untuk hal ini diharapkan kepada Pimpinan Daerah untuk dapat memotivasi dalam percepatan hal-hal yang bersifat teknis prosedural administrasi seperti legalitas PPK, PPTK dan pejabat yang terkait dalam proses percepatan tersebut” pintanya. (T.Ab)
