SAWAHLUNTO – Kinerja buruk Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sawahlunto menjadi sorotan. Hal ini terungkap pada rapat paripurna DPRD kota Sawahlunto terkait Laporan Pertanggungjawaban APBD 2020, Jum’at (2/7/2021)
“ dinas kesahatan terkesan masih mengabaikan pengaduan dan penyampainya dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan tidak ditanggapinya penyampaian kami mengenai kondisi peralatan EKG dan peralatan lainnya di Puskesmas Silungkang sampai saat ini” kata Masril Sekretaris Fraksi PKPI DPRD kota ini.
Disamping itu, tegas Masril fraksinya meminta agar kepala Dinas perlu terjun langsung melihat kondisi Puskesmas pembantu yang merupakan etalase pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“ sebagai contoh kondisi pustu Dusun koto desa Talago Gunuang yang perlu kiranya kegiatan rehab bangunan demi kenyamanan petugas dan masyarakat yang berkunjung” harap Masril
Hal senada juga disampaikan Irlan juru bicara Fraksi PAN, Golkar dan PDI Perjuangan DPRD kota ini. “ jika dibandingkan tahun sebelumnya Dinas ini mengalami penurunan dalam hal pendapatan pada APBD tahun 2020 dari target sebesar Rp4,1 milyar dengan capaian 92,90 persen” kata Irlan
Dia menguraikan untuk realisasi belanjang langsung belum terlihat begitu maksimal hanya terlealisasi sebesar 89,85 persen, padahal OPD ini memiliki tugas yang cukup besar terutama dalam hal menghentikan penyebaran perkembangan virus Covid-19.
“ fraksi kami menilai seharusnya dinas ini lebih mengoptimalkan seluruh anggaran yang ada dengan baik sehingga pelayanan terhadap masyarakat terutama setiap puskesmas dan pustu yang ada dapat dilakukan secara maksimal. Apalagi, dalam situsasi Covid-19 sekarang masyarakat merasa enggan untuk berobat ke Rumah Sakit” ungkapnya.(T.Ab)
