Sawahlunto, investigasi.news – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota sawahlunto menilai Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto belum optimal dan pengawasan pekerjaan insfrastruktur masih lemah.
Hal itu disampaikan juru bicara fraksi Persatuan pembangunan DPRD Kota Sawahlunto Ramon Liadi pada rapat paripurna dewan yang didipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu, Wakil Ketua Jaswandi dan Elfia Rita Dewi di gedung dewan, Jumat (9/9/2022)
Fraksi yang terdiri dari anggota dewan PPP, Demokrat dan Perindo itu menyatakan kinerja Dinas PUPR belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap penyelesaian kegiatan pembangunan fisik pada tahun 2022.
“Sebagai fungsi pengawasan tentu Fraksi kami cukup prihatin melihat kondisi pekerjaan fisik yang belum memuaskan, apalagi penambahan kegiatan fisik pada APBD Perubahan yang sisa waktu hanya sekitar 2 bulan lebih mesti harus diselesaikan” sebut Ramon pada pada rapat paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Wali Kota Zohirin Sayuti itu.
Disamping itu, Ketua fraksi PKPI DPRD Kota Sawahlunto Masrisal menekankan seiring dengan pelaksanaan kegiatan infrastruktur paket tender yang sedang berjalan, pada kesempatan ini fraksinya kembali mengingatkan kepada OPD terkait untuk mengontrol dan mengawasi dengan teliti dan sungguh-sungguh jalannya kegiatan tersebut.
“ Fraksi kami juga meminta kepada OPD terkait dapat secara arif merespon atau menerima dan menindaklanjuti keluhan ataupun pengaduan masyarakat yang melihat kegiatan infrastruktur dilingkungan mereka. Fraksi PKPI menilai dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat akan menjadikan kegiatan infrastruktur tersebut akan berkualitas sesuai harapan kita bersama” pintanya.
Selain fraksi Persatuan Pembangunan dan fraksi PKPI, pada rapat paripurna pandangan fraksi itu juga menyampaikan pandangan fraksi PAN, Golkar dan PDI Perjuangan serta fraksi Gerakan Restorasi Keadilan terhadap rancangan perubahan APBD 2022.
Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu menyatakan segenap fraksi di DPRD Kota sawahlunto telah menyampaikan pandangan fraksinya dan telah diserahkan kepada kami yang selanjutnya akan diserahkan kepada Walikota Sawahlunto untuk ditanggapi pada rapat paripurna Rabu 14 September 2022. (T.Ab)
