DPRD Sawahlunto menyorot lemahnya pengawasan pekerjaan infrastruktur di kota itu. Diantaranya pekerjaan masih dilakukan sementara jangka waktu pelaksanaan sudah habis berdasarkan kontrak.
Juru bicara Fraksi PKPI Masril menyatakan terkait dengan Pembangunan Infrastruktur yang sedang dilaksanakan di Kota Sawahlunto, terdapat kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum selesai dilaksanakan, sementara jangka waktu pelaksanaan sudah habis berdasarkan kontrak.
“ Dalam hal ini fraksi PKPI mohon penjelasan bagaimana OPD terkait mensiasatinya. Sebagaimana yang kita ketahui kondisi ini mengakibatkan ada nya sanksi terhadap keterlambatan pekerjaan. Fraksi PKPI juga mengkhawatirkan hal-hal seperti akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari” kata Masril pada rapat paripurna dewan, Rabu (22/9/2021)
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Eka Wahyu yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto Deri Asta dan Wakil Walikota Zohirin Sayuti itu, Masril mengungkapkan Terhadap pelaksanaan paket pekerjaan jalan Talawi – Kumanih Ateh, Fraksi PKPI melalui saudara Walikota meminta OPD terkait agar melakukan pengawasan yang optimal.
“ banyak bagian pekerjaan seperti halnya pengedaman yang asal jadi, asal pasang sehingga jauh dari kualitas yang diharapkan. Fraksi PKPI tidak ingin masyarakat kecewa, karena jalan yang dibangun hanya bertahan sementara karena ketidak seriusan kontraktor dan pengawas dalam menjalankan kewajibannya” sebut Masril
Hal senada disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan Ramon Liadi yang berharap Pengawasan Pekerjaan Pisik yang ada di Kota Sawahlunto lebih ditingkatkan sehingga kualitas pekerjaan lebih baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Sawahlunto.
“ Dari beberapa pekerjaan yang ditenderkan sangat banyak penawaran yang turun sampai diatas 20 persen yang dikhawatirkan akan berdampak terhadap rendahnya kualitas atau mutu dari pekerjan tersebut, disamping masih ada pekerjaan fisik yang molor dari waktu pengerjaannya” ungkapnya. (T.Ab)
