Solok Selatan, investigasi.news – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat dalam Pemilu 2024.
Acara yang berlangsung di Hotel Pesona Alam Sangir pada Kamis, 27 Juni 2024, dihadiri oleh Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kepolisian Resort (Polres), Pabung Kodim 0309/Solok, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta berbagai stakeholder lainnya.
Efi Yandri, Asisten I Setdakab Solsel yang mewakili Bupati, menyampaikan bahwa pelaksanaan PSU kali ini menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, terutama KPU dan Bawaslu.
“Kami harus tetap berhati-hati dan tunduk pada aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Pemilu, mengingat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujarnya.
Selain itu, ada keprihatinan yang muncul terkait potensi rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSU ini. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengimbau Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari untuk intensif dalam melakukan sosialisasi tentang PSU yang akan dilaksanakan pada 13 Juli 2024.
“Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat,” tegasnya.
Ade Kurnia Zeli, Ketua KPU Solok Selatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Pemilu di Sumatera Barat. “Kami sangat mengharapkan dukungan maksimal dari semua pihak, terutama di tingkat Kecamatan dan Nagari, untuk memastikan suksesnya PSU ini,” katanya.
Dalam persiapan singkat ini, KPU Solok Selatan bersama jajarannya telah siap secara menyeluruh untuk memastikan segala proses berjalan lancar. “Kami aktif mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut serta dalam sosialisasi PSU, melalui berbagai saluran informasi termasuk penggunaan media sosial dan penghimpunan di masjid-masjid,” tambahnya.
Dengan adanya PSU ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan teknis dan hukum yang muncul dalam proses Pemilu, serta menjaga integritas dan transparansi dalam demokrasi di daerah ini.
Deno
