Tanah Datar, Investigasi.news – Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2025, pada Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Setempat, Selasa (12/11/24).
Rapat Paripurna ini dipimpin dan dibuka Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri Pjs Bupati Tanah Datar Arry Yuswandi, Forkopimda, Anggota DPRD Tanah Datar, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan undangan lainnya.
Adapun juru bicara Fraksi yang menyampaikan, Pandangan Umum ini adalah Fraksi PPP dengan jurubicara Agus Topik, Fraksi PKS Nurzal, Fraksi Ummat Golkar Herri Wildani, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi Nasdem Noviandri, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Syafril, Fraksi PKB Yonnarlis dan Fraksi PAN Nofrizal.
Pandangan umum Fraksi-fraksi dimulai dari Fraksi PPP yang memberikan pertanyaan tentang berapa persen target capaian RPJMD dan progul Pemerintah Daerah pada tahun 2025, sesuai dengan yang ada dalam APBD. Kemudian berapa alokasi dana yang dipersiapkan Pemda Tanah Datar, untuk recovery pasca bencana galodo pada tahun 2025 ini.
“Kami dari Fraksi PPP juga meminta Pemda untuk dapat membantu dan memberikan pendampingan terhadap proses izin Masjid Uwa Tanjung Barulak, Kecamatan Tanjung Emas,” sampai Agus Topik.
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar dengan juru bicara Herri Wildani memberikan pertanyaan tentang, sehubungan dengan bencana Erupsi Gunung Marapi yang akhir-akhir ini terjadi di Tanah Datar, bagaimana edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat kita yang bermukim di sekitar Gunung Marapi, agar terhindar dan dapat dideteksi secara
dini dampak dari lahar dingin, yang sudah pernah terjadi sebelumnya.
Kemudian Fraksi Ummat Golkar juga menanyakan tentang bagaimana penyaluran bantuan bencana banjir bandang (galodo), apakah sudah didistribusikan secara adil dan merata.
Apa saja bentuk bantuannya, serta berapa persentase yang disalurkan dari target awal yang terkena dampak, serta kecamatan mana saja yang terdampak.
“Dan seberapa luas areal pertanian serta pemukiman masyarakat yang terdampak, dan bagaimana pula penanganan spesifik tentang kerusakan lahan pertanian, yang menjadi sumber kehidupan masyarakat,” tukasnya.
Setelah mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi, Pimpinan Sidang Anton Yondra menyampaikan terimakasih kepada seluruh anggota fraksi, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya dan kepada bapak ibu serta seluruh undangan yang telah mengikuti Sidang Paripurna ini.
Kemudian untuk memberikan kesempatan kepada saudara Pjs Bupati mempersiapkan nota jawabannya, maka Rapat Paripurna dilanjutkan hari Kamis (14/11) dengan agenda Penyampaian Nota Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Ranperda APBD TA 2025. mnh
