DPD RI  

Hadiri Diskusi APIB, LaNyalla Dapat Penghargaan Pejabat Pro Rakyat

Bandung, investigasi.news – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menghadiri silaturahmi dan diskusi yang diselenggarakan Aliansi Profesional Indonesia Bangkit (APIB), di Bandung, Jawa Barat, Kamis (28/4/2022).

Pada acara yang mengusung tema Current Issue dan Pemecahannya itu Ketua DPD RI didampingi anggota DPD RI asal Lampung Bustami Zainudin, Fachrul Razi (Aceh), Sekjen DPD RI Rahman Hadi dan Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin.

Hadir Ketua APIB Memet Hakim dan jajaran pengurus, Ketua Gerakan Bela Negara (GBN) Brigjen (Purn) Hidayat Purnomo, Kolonel (Purn) Sugeng Waras (Ketua Umum FPPI), beberapa pengurus ormas, tokoh masyarakat dan profesi lainnya.

Dalam kegiatan itu, LaNyalla mendapat penghargaan sebagai Pejabat Pro Rakyat oleh Ketua APIB Memet Hakim. LaNyalla dianggap berani menyuarakan penderitaan yang dialami rakyat.

“Pak LaNyalla kita kenal sebagai pejabat yang selalu pro rakyat. Beliau berani mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ujar Ketua APIB, Memet Hakim.

Sementara itu dalam diskusi yang menghadirkan Rizal Fadillah (Presidium KAMI Jabar) dan Mayjen (Purn) Dedy S Budiman (Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa (FKP2B), terlontar harapan agar Ketua DPD RI mampu meluruskan kondisi bangsa, terutama beberapa lembaga negara yang saat ini tidak berfungsi baik.

“Kami percaya Pak LaNyalla mampu meluruskan eksekutif, yudikatif dan legislatif supaya menjalankan fungsinya, menjalankan Pancasila dan nilai luhur UUD 45 secara benar. Ini cara dari atas untuk perbaiki negeri ini. Sedangkan cara dari bawah melalui kekuatan rakyat,” tegas Mayjen (Purn) Dedy S Budiman.

Menurutnya NKRI sedang sakit parah karena penyakit Covid, oligarki dan komunisme. Yang paling menonjol bidang tentunya kerusakan di bidang ekonomi.

“Kita melihat secara geografis tanah air kita ini 80 persen dikuasai asing atau oligarki. Di bidang Demografi, kita pada kondisi sangat miskin. 150 juga pengangguran yang potensial akan miskin. Juga hal lainnya,” ujarnya.

Kenapa bangsa ini sakit parah? Karena kapten kapalnya dan krunya sudah tak sehat. Selain itu yudikatif, eksekutif dan legislatif juga sudah terpapar oligarki komunisme.

“Sekarang ini yang masih sehat hanya DPD RI. Makanya kita semua mengantungkan harapan perbaikan negeri ini kepada pak LaNyalla dan DPD RI,” katanya.

Rizal Fadilah, Presidium KAMI Jabar mengatakan kerusakan bangsa diawali dari pembusukan kepala. Seperti ikan yang lebih dahulu busuk dari kepala. Makanya perlu penyegaran perlu dari kepala.

“Artinya aspek fundamental yang perlu dibenahi supaya terjadi perubahan adalah leadership,” jelas Rizal.

Ditambahkannya, kerusakan terjadi karena pengelolaan negara tidak sesuai pondasi, baik konstitusi maupun ideologi.

“Karena yang dipraktekkan adalah prinsip politik licik. Seperti awal adanya PT 20 persen, ini sudah aturan licik,” jelasnya.

Sedangkan sebagai institusi yang masih dipercaya rakyat dalam konteks kepemimpinan dan kebersihan institusi, DPD RI harus diperkuat.

Anggota DPD RI hanya 136, sedangkan DPR ada 576. Ini tidak adil dan tak proporsional. Karena MPR terdiri dari anggota DPD dan DPR. Sehingga harus ada perimbangan,” ujarnya.

Senator asal Aceh Fachrul Razi menyampaikan jika negara dalam fase kegelapan. Buktinya hingga hari ini tidak ada keinginan oligarki yang tidak dipenuhi oleh penguasa.

“Misalnya UU Ciptaker, UU IKN. Disahkan secara cepat tanpa partisipasi publik,” jelasnya.

Untuk meluruskan negara ini perlu sosok pemberani, kalau perlu dia adalah preman yang bisa menundukkan preman dan begal-begal yang saat ini berkuasa.

“Karena oligarki itu isinya preman-preman, orang-orang tidak waras yang sudah kuasai semua sektor. Saya kira hanya Pak LaNyalla yang mampu melawan. Apalagi saat ini hanya DPD RI dan people power yang belum dikuasai oligarki,” jelasnya.

LaNyalla sendiri mengaku dirinya kritis kepada pemerintah karena menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Ketua DPD RI. Dirinya bukan oposisi tetapi bersikap sebagai negarawan.

“Tugas DPD RI adalah mengawasi pemerintah. Kebetulan saja terakhir-terakhir ini banyak kebijakan Pak Jokowi yang salah. Itu yang saya kritik. Jadi bukan oposisi ya, tetapi tugas konstitusi,” jelas dia. (*)