Jakarta, Investigasi.news – Ketua Komite IIII DPD RI Hasan Basri mengutuk keras Pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kurs, Rasmus Paludan, yang melakukan pembakaran Alquran di Stockholm, Swedia.
Saat kejadian, ada polisi yang mengawal aksi tersebut. Namun, mereka dilaporkan tak banyak bertindak. Hal ini dikarenakan, Swedia merupakan negara menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan berekspresi.
Atas tindakan brutal itu, Hasan Basri mendesak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi untuk melayangkan nota protes ke Pemerintah Swedia.
Selain itu, Senator asal Kalimantan Utara ini juga mendesak kepada Menlu RI untuk segera memanggil Duta Besar (Dubes) Swedia di Jakarta atas tindakan tersebut.
“Saya sebagai Ketua Komite III DPD RI RI mengutuk keras tindakan provokatif ini, yang jelas (tindakan pembakaran Alquran ini) merupakan kejahatan kebencian terhadap kemanusian, terhadap keyakinan Umat Islam di seluruh dunia,” tegas Hasan Basri, Minggu (5/2/2023).
Bahkan menurutnya, Komite III DPD RI yang awalnya sudah mengagendakan untuk menjalin kerja sama antar parlamen dan kerjasama dengan negara Swedia dibatalkan.
“Kami (Komite III DPD RI) sepakat membatalkan kegiatan kerjasama yang sudah dijadwalkan bulan Februari, sebagai salah satu bentuk protes,” tegas Hasan Basri.
Hasan Basri menilai, tindakan tersebut tidak diizinkan, dikarenakan hal itu jelas penghinaan terhadap nilai-nilai sakral yang tidak dapat dibela dengan dasar hak-hak demokrasi.
Ia pun menyebut pemerintah Swedia tidak bisa bersembunyi dengan alasan kebebasan berdemokrasi dan berpendapat untuk membenarkan aksi tersebut.
Karena alasan kebebasan ini dinilai dapat berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas lagi.
“Hal ini akan memicu perpecahan dan dapat menimbulkan kekacauan yang lebih besar lagi,” tutur HB.
“Kita sebagai bangsa yang amat menghormati umat beragama sudah jadi kewajiban untuk mengutuk hal tersebut,” jelas Ketua Komite III DPD RI asal Kalimantan Utara ini.
Hasan Basri juga meminta agar Umat Islam di Indonesia tidak terprovokasi dan tetap mengedepankan Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah RI untuk bersikap tegas dan tidak menolerir segala upaya provokasi dan kebencian terhadap Islam di dalam sikap politik luar negeri Indonesia.
“Di samping amanah konstitusi memperjuangkan perdamaian dunia, perlu langkah bersama menggalang solidaritas dan sebagai rakyat Indonesia kita harus membantu dan terus mengkampanyekan Islam yang rahmatan lil’alamin dan melawan segala sikap Islamofobia serta aksinya di lapangan,” tutupnya. ***
