DPD RI  

Komite IV DPD RI Mendorong BI Bersiap Hadapi Inflasi Akibat Kenaikan Suku Bunga The Fed

JAKARTA, Investigasi.news – Pada tanggal 4 April 2022, Komite IV DPD RI melakukan rapat kerja dengan Bank Indonesia pada 4 April 2022. Rapat membahas perkembangan inflasi daerah dan perkembangan umum perekonomian nasional. Rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komite IV DPD RI, Sukiryanto. Rapat kerja dilakukan dengan hybrid, baik secara fisik maupun non fisik. Rapat dihadiri oleh anggota Komite IV DPD RI serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Sukiryanto Ketua Komite IV DPD RI, mengungkapkan bahwa capaian inflasi nasional pada 2021 lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah 3%. “Inflasi nasional pada 2021 sebesar 1,87%, lebih rendah dari targat APBN 2021 sebesar 3%. Namun demikian capaian inflasi ini tidak mencerminkan kinerja otoritas seluruhnya mengingat inflasi rendah juga didorong oleh masih lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi covid-19.” ungkap Sukiryanto.

Lebih lanjut, senator asal Kalimantan Barat ini mengungkapkan beberapa isu yang menjadi konsen Komite IV DPD RI yakni pertama Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah tidak memiliki standar capaian kinerja yang sama, kedua kemudian literasi keuangan di Indonesia masih belum mendalam yang mendorong munculnya penipuan investasi ilegal, ketiga sistem pembayaran digital menggunakan QR Code belum merata di daerah, dan keempat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Bank Indonesia beririsan dengan ranah kerja Pemerintah Daerah seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pertanian dan Perikanan. Hal ini juga mengaburkan tugas Bank Indonesia yakni pengendalian inflasi.
Perry Warjiyo dalam paparannya mengungkapkan dua hal utama yakni evaluasi dan prospek perekonomian serta bauran kebijakan Bank Indonesia dan Sinergi Kebijakan nasional. Pada tahun 2022 dan 2023, perekonomian nasional mengalami tekanan eksternal berupa kenaikan suku bunga the Fed yang memicu capital outflow. Capital outflow ini bisa menekan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.

“Dua tahun ini alhamdulillah ekspor bagus dan menghasilkan devisa yang tidak sedikit sehingga mampu mendorong kestabilan nilai tukar rupiah. Namun tahun ini dan tahun depan, tentangan ekonomi global berupa kenaikan suku bunga di negara-negara maju akan mendorong capita outflow modal yang mendorong pelemahan rupiah.” ungkap Perry Wardjiyo. Perry menambahkan oleh karena itu kami Bank Indonesia bersama KSSK melakukan koordinasi dalam rangka mengelola risiko yang ada.

Senator Abdul Hakim asal Lampung mempertanyakan mengenai kinerja TPID yang bervariasi di setiap daerah. “Mengapa TPID di setiap daerah berbeda hasil capaiannya”?. Selain itu Abdul Hakim mengungkapkan siap berkolaborasi dengan Bank Indonesia dalam rangka menyukseskan Program Sosial Bank Indonesia, terutama di Provinsi Lampung.
Senator Jambi, Elviana menyoroti kinerja TPID Jambi yang dalam tiga tahun terakhir nyaris tidak melihat produknya.

Selain itu, Senator Perempuan ini mengungkapkan banyak kebutuhan masyarakat yang mulai merangkak. “Bagaimana tanggapan Bank Indonesia terhadap fenomena tersebut?” tanya Elviana.

Senator Ajiep Padindang asal Sulawesi Selatan mengemukakan target inflasi 2022 perlu dievaluasi. “Pengelolaan inflasi dari Pemerintah dan BI tidak mampu tegas karena gejolak harga membuat rakyat sulit,:” ungkap Ajiep.

Senator asal Bali, Bambang Santoso mengingatkan inflasi yang tidak terkendali akan membahayakan kehidupan. Selain itu, Senator Pulau Dewata mempertanyakan bagaimana skema BI dalam mengantisipasi kejutan ekonomi terhadap perekonomian Indonesia.

Sementara itu, senator Gusti Farid asal Kalimantan Selatan mempertanyakan kapan Bank Indonesia pindah ke IKN Nusantara?.
Senator Sudirman asal Aceh mengungkapkan Pandemi membuat banyak UMKM di Aceh gulung tikar. Salah satu masalah utama UMKM di Aceh adalah kredit modal usaha. Namun, NPL UMKM di Aceh juga tinggi. Bagaimana kebijakan BI terhadap masalah tersebut?

Wakil ketua Komite IV DPD RI Casytha A Kathmandu, meminta penjelasan lebih lanjut mengenai dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap risiko inflasi. “Seberapa besar dampak perubahan makro terhadap inflasi daerah? Apakah dengan adanya perubahan kondisi makro menyebabkan perubahan target inflasi dari BI?” tanya Casytha.

Senator Bangka Belitung, Dharmansyah mengapresiasi Bank Indonesia dalam program PSBI di Babel dalam mendorong pembentukan geopark site di Bangka Belitung. “Saya Mengapresiasi program PSBI (Program Sosial Bank Indonesia), dalam mendorong Provinsi Bangka Belitung dalam mewujudkan geopark site di Bangka Belitung,” ungkap Darmansyah.
Selaras dengan Senator Casytha, Senator Maluku, Novita Annakotta mempertanyakan apakah target inflasi Bank Indonesia akan direvisi mengingat adanya kenaikan harga. “Melihat kondisi harga-harga yang tinggi, sejauh mana optimisme BI terkait capaian target inflasi?” tanya Novita.

Selain itu, Wakil Komite IV DPD RI ini juga mengungkapkan digitalisasi pembayaran keuangan sangat memberi kemudahan dalam berbagai hal. Namun, masih banyak juga risiko karena literasi masyarakat yang belum tinggi. “Bagaimana respons BI untuk melindungi konsumen terkait pembayaran digital?” ungkap Novita.

Merespon pertanyaan dan pernyataan dari anggota Komite IV DPD RI, Perry Warjiyo menjelaskan beberapa hal pertama dalam dua tahun terakhir inflasi rendah karena aktivitas TPID rendah. Ke depan, aktivitas TPID akan lebih tinggi karena inflasi lebih tinggi. Selain itu, pemerintah bersama BI sudah melakukan intervensi terhadap barang kebutuhan masyarakat. Di daerah, TPID turut berkontribusi dalam intervensi tersebut seperti peningkatan stok komoditas yang dibutuhkan masyarakat di pasar.

Terkait skema pembelian SBN, pembelian SBN dari pasar perdana oleh BI terjadi melalui berbagai skema untuk berbagai tujuan yang berbeda tiap tahun. Pembelian tersebut terjadi karena kondisi darurat pandemi. Upaya tersebut merupakan bentuk Bersatu padu dalam menyelamatkan rakyat.

Dukungan BI kepada UMKM dilakukan melalui pembangunan UMKM pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pengendalian inflasi seperti cabai dan bawang merah. Pada UMKM yang berorientasi ekspor seperti batik, Bank Indonesia juga mendorong dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah. Usaha-usaha ini diimplemenasikan dalam PSBI yang banyak dialokasikan kepada pengendalian inflasi seperti pertanian, dan komoditas ekspor dalam rangka mendorong pemasukan devisa.
Terkait dengan target inflasi 2022, tidak akan berubah. Bank Indonesia akan berupaya agar target inflasi bisa tercapai sesuai target. ***