Jakarta, Investigasi.news – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak berbisnis dalam urusan pangan dan segera menuntaskan polemik terkait pasokan dan harga beras saat ini.
Permintaan bernada kritik itu disampaikan Sultan menyusul adanya pernyataan Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengungkapkan data perkiraan produksi beras tahun ini. Menurut Maino, merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Bapanas, diperkirakan Indonesia akan mengalami defisit beras selama sembilan bulan.
“Saya kira pernyataan tersebut sangat spekulatif dan berpotensi memberikan dampak serius pada psikologis pasar. Juga ada aroma bisnis di dalam pernyataan yang tidak beralasan itu”, ujar Sultan melalui keterangan resminya Minggu (05/03).
Menurutnya, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat, pejabat Bapanas tidak perlu memperkeruh suasana pasar pangan. Karena dikhawatirkan pelaku pasar akan semakin liar memberlakukan harga jual beras di pasaran, sementara gabah petani dihargai murah di tengah panen Raya.
“Pada akhirnya pasar dan petani akan berkesimpulan bahwa Bapanas akan kembali melakukan impor beras dalam sembilan bulan ke depan. Bapanas sebaiknya fokus mengatur manajemen dan tata kelola pangan pokok yang saat ini mayoritas dikuasai oleh pasar”, tegas mantan ketua HIPMI Bengkulu itu.
Sehingga, kata Sultan, terjadi keseimbangan dan keadilan harga pangan baik di tingkat petani (on farm) maupun bagi pengguna akhir atau konsumen. Oleh karena itu, Bapanas harus mampu mengontrol setiap mata rantai pasokan pangan pokok agar lebih efisien dan efektif mendistribusikan produk pangan hingga ke pelosok negeri.
“Bapanas melalui Bulog tidak boleh kalah dengan pelaku pasar dalam menyerap hasil panen petani. Tidak apa-apa jika harus rugi sedikit, asalkan gudang Bulog terisi penuh beras yang dibeli dari Petani pada saat panen Raya”, ungkapnya.
Pernyataan kekurangan pasokan beras selama sembilan bulan agak berlebihan. Sembilan bulan sama dengan 2 – 3 kali musim tanam. Sehingga Koordinasi lintas kementerian dan lembaga teknis khusunya kemerdekaan pertanian harus ditingkatkan.
“Bapanas tidak boleh keenakan membeli bahan pangan dari negara lain, karena harganya jauh lebih murah dan menguntungkan. Pernyataan Bapanas akan dianggap sebagai sinyal impor yang justru melemahkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya’, tutupnya. ***
