Pulang Pisau, Investigasi.news – DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, mengusulkan nama Tony Harisinta yang saat ini menjabat sebagai sekretaris daerah setempat, menjadi Pejabat (Pj) Bupati Pulang Pisau, setelah disetujui oleh enam fraksi pendukung dan ditindaklanjuti pimpinan dewan untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), 1/7/2023.
“Sebenarnya urusan Pj Bupati Pulang Pisau tidak ada kaitannya dengan fraksi karena dalam surat Kemendagri sudah jelas diusulkan dari surat Ketua DPRD setempat,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pulang Pisau Tandean Indra Bela di Pulang Pisau, Rabu.
Meski fraksi tidak ada pengaruh secara signifikan, terang Tandean, namun Ketua DPRD setempat turut melibatkan fraksi-fraksi sebagai upaya menguatkan posisi surat ketua, dan ada dasar untuk disampaikan kepada Kemendagri.
“Jadi, usulan bukan berarti hanya berdasarkan kehendak dari ketua DPRD semata, tetapi juga melibatkan fraksi-fraksi,” ucapnya.
Dari komunikasi antara teman-teman di enam fraksi DPRD, mengarah nama calon Pj Bupati Pulang Pisau kepada Tony Harisinta yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat.
Nama tersebut pun bukan berdasarkan suka-atau tidak suka, melainkan mempertimbangkan persyaratan Kemendagri yang harus dipenuhi seperti pejabat pemerintah dari eselon IIA dan syarat lain ditingkat kabupaten setempat. Selain itu mengerti dengan daerah wilayahnya sendiri, bisa menjaga hubungan eksekutif dan legislatif serta bisa berkomunikasi dengan baik dengan seluruh elemen di lingkungan pemerintah kabupaten setempat.
“Kita hanya ada satu nama calon saja yang diusulkan,” usulan nama calon Pj Bupati Pulang Pisau ini nantinya digodok kembali, karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pastinya juga mengirimkan usulan nama, termasuk usulan nama dari Kemendagri sendiri.
Menurut Tendean, kewenangan akhir untuk siapa nama Pj Bupati Pulang Pisau tetap berada di pemerintah pusat, karena semua nama-nama yang diusulkan menjadi pertimbangan dan dilihat rekam jejaknya oleh sembilan lembaga.
Lembaga ini yang nantinya menilai, apakah pejabat yang diusulkan tidak tersandung masalah hukum, tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu, baru tiga nama yang dipilih selanjutnya diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Zulmi
