Malut, Investigasi.news –ย Beredar perintah Bupati Kab. Kepulauan Sula Fifian Adeningsi Mus (FAM) yang memerintahkan semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk ikut nonton bareng (nobar) film โJejak Sang Timurโ yang diputar perdana di bioskop XXI Jatiland Mall-Ternate, edaran Bupati ini kemudian menuai kontroversi, karena dengan kondisi Sula yang serba susah saat ini dengan gampangnya Bupati Ningsi menghamburkan APBD Sula untuk sesuatu yang kurang prinsipil.
Film dokumenter Jejak Sang Timur memang menceritakan Kabupaten Kepulauan Sula sebagai daerah tertinggal, film ini karya Kementrian Desa PDTT dan IKA-UB.
Banyak kalangan menyesalkan kenapa semua Pimpinan OPD harus berangkat ikut nobar, padahal yang di undang secara resmi hanya Sekda serta 4 pimpinan OPD di Pemda Sula, yakni Dinas PMD, Dinas LH-KP, Dinas Pariwisata dan Perkim.
Publik menilai jika memang ada urgensinya menonton film tersebut kenapa tidak minta soft copy untuk diputar dan nobar di Sula, kalo perlu bukan hanya pejabat tapi ajak juga masyarakat.
Sula kini tengah dalam kondisi yang memprihatinkan, memasuki bulan Agustus 2024 saja kegiatan pembangunan dari APBD I belum bisa dirasakan masyarakat, sedangkan APBD II atau perubahan belum juga di sahkan, sementara patut dipastikan realisasi APBD 2024 ini lebih tinggi operasional dari pada balanja modal, karena dapat dilihat dengan Bupati Ningsi yang jarang berada di Sula karena sibuk berburu rekomendasi di Jakarta, ini malah mau ditambah dengan pimpinan OPD yang diperintahkan nobar di Ternate, belum lagi APBD yang bocor akibat harus menambal pekerjaan dari DAK (APBN).
Kebijakan hura-hura Bupati Fifian Adeningsi Mus menjadi ancaman kemunduran Kabupaten Sula, Bupati Ningsi dianggap banyak menghamburkan APBD untuk hal-hal yang tidak menguntungkan daerah dan masyarakat Dad Hia Ted Sua.
(RL)