Kepsul, Investigasi.News – Masyarakat Desa Wailia Kecamatan Sula Besi Timur, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara, keluhkan kinerja sejumlah pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketuai oleh Fauzi Upara. Pasalnya, diduga usai dilantik hingga saat ini tidak pernah menjalankan tugasnya alias malas berkantor.
Para anggota BPD itu dinilai ‘makan gaji buta’ lantaran tidak menjalan tugas sesuai surat keputusan (SK). Meski begitu, dengan santainya mereka tetap menikmati gaji sebagai BPD selama ini tanpa menjalankan tanggung jawab.
Akibat ulah BPD yang tidak membantu pemerintahan desa di bawah pimpinan Pejabat sementara (pjs) Kepala Desa Wailia, Mulyadi Taohi, membuat masyarakat menyampaikan protes.
Salah satu masyarakat setempat yang enggan namanya dipublish, kepada media ini, Selasa (20/06/23) mengatakan, setelah dilantiknya Badan Permusyawaratan Desa Wailia yang diketuai oleh Fauzi, beberapa perangkat BPD sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab hingga saat ini.
Bahkan ada anggota BPD yang bekerja di luar daerah sebagai penambang ilegal di Kabupaten Pulau Buru (Gunung Botak) Provinsi Maluku. Diketahui hingga saat ini tidak pernah kembali, akan tetapi anggota BPD tersebut malah memaksa Pjs Kepala Desa untuk membayarkan gajinya.
“Mereka selama ini sudah menerima gaji dari pemerintah tapi mereka tidak melaksanakan tugas,” sebut salah seorang warga dengan nada kesal.
Masyarakat juga menyampaikan ikhwal tersebut kepada Pjs Kepala Desa dan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah desa untuk memberikan mosi tidak percaya kepada beberapa perangkat BPD.
“Ini karena sudah sekian lama mereka tidak menjalankan fungsi mereka, baik itu dalam program kerja di desa maupun program lainnya,” urainya.
Hal senada juga disampaikan salah satu tokoh masyarakat, ia mengatakan masyarakat setempat telah meminta agar pemerintah desa dalam hal ini pjs kepala desa untuk secepatnya menyurati bupati.
“Mereka harus diberhentikan, para perangkat BPD harus diganti dengan figur-figur yang lebih berkompeten untuk nantinya bisa membangun desa ini”, tandasnya.
Tidak hanya malas berkantor dan makan gaji buta, berdasarkan pantauan media ini, bangunan kantor BPD tersebut kondisinya juga sangat memperihatinkan. Tampak tidak ada papan nama, pagar rusak, jendela tidak ada (rusak), bahkan menjadi tempat tidur hewan ternak.
Terpisah Pejabat sementara (pjs) Kepala Desa Wailia, Mulyadi Taohi, saat dikonfirmasi membenarkan keluhan masyarakat tersebut, Mulyadi juga mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait yakni Dinas Pemerintahan untuk menindak lanjuti keluhan masyarakat itu.
” saya akan berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk bisa menindaklanjuti permasalahan ini, benar apa yang disampaikan masyarakat, perangkat BPD tidak pernah berkantor bahkan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa juga tidak ada sama sekali, akan tetapi mereka selalu menuntut untuk dibayarkan gajinya”, ucap mulyadi.
(Y. Tabaika)
