Limapuluh Kota, Investigasi.news – Belum genap satu bulan usai dikerjakan, proyek dibawah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang pada paket pekerjaan rekontruksi jalan provinsi di ruas jalan BTS Kota Payakumbuh – Sitangkai (P.044) di Kabupaten Limapuluh Kota – Kabupaten Tanah Datar sudah banyak yang merengkah (retak).
Sepertinya proyek yang menghabiskan anggaran Rp 3M lebih ini akan menambah catatan hitam di Dinas PUTR Sumbar. Pasalnya proyek yang bersumber dari APBD Provinsi ini menuai sorotan dan kekecewaan masyarakat.
Salah seorang warga setempat yang namanya enggan disebutkan, sangat menyayangkan pekerjaan proyek tersebut, pasalnya anggaran yang digelontarkan tidak sedikit, “sangat miris sebenarnya, uang pemerintah yang digelontarkan tidak sedikit, namun hasil pekerjaanya tidak memuaskan,”ujarnya.
Sementara telusuran media ini ke lokasi pekerjaan oleh PT Sadewa Karya Tama pada Rabu (05/01) terlihat beberapa tambal menutupi beberapa beton yang retak, Retak tersebut terlihat bukan hanya sekedar retak rambut, tapi retak hingga ke lantai coran. Meski sudah banyak retak yang ditambal, namun di lokasi pekerjaan di bawah pengawasan PT Laras Sembada – PT Civarligma Engineering – CV Majasha Kencana Agung (KSO) masih terlihat retakan atau rengkahan yang masih menganga.
“Rengkahan tersebut dibiarkan begitu saja, belum ada tanda-tanda perbaikan, karena sudah lebih seminggu ini pekerjaan dikabarkan selesai”, terang salah seorang warga Sitangkai.
Menanggapi hal tersebut, Adi salah seorang pengamat teknik yang biasa berkecimpung di dunia kontruksi mengatakan pada media ini bahwasannya untuk pengerjaan jalan betonisasi banyak persoalan yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.
“Bisa jadi karena kurangnya pengawasan sehingga pekerja bekerja sesuka hati, seperti menumpuk batu mangga dibawah plastik kemudian tidak dilakukannya pemadatan sebelum pengecoran dan lainnya yang bisa menyebabkan keretakan”, terang Adi.
Bram LSM GEPAK (Gerakan Pemuda Anti Korupsi) wilayah Sumbar juga menanggapi hal tersebut, Jika memang ada indikasi kelalaian rekanan dan pihak pengawas dari dinas terkait ini akan menjadi catatan hitam penggunaan uang rakyat”, ucapnya.
Selanjutnya Mario Syah Johan dari Komisi IV DPRD Sumbar juga mengatakan ” Intinya kita minta semua kegiatan yang berasal dari dana APBN dan APBD harus sesuai spek, dan kita minta kepada masyarakat, DPRD, maupun Wartawan agar proaktif mengawasi semua kegiatan yang ada di Sumbar”, ucapnya.
Sementara Sutomo Penanggungjawab PT Sadewa Karya Tama menjawab konfirmasi media ini via telpon (09/12/21) malam, bahwa pekerjaan seperti itu, biasa saja kalau retak-retak, itu karena memuai, nantik yang retak itu akan di KIA, selagi masih dikerjakan itu akan diperbaiki kembali, pihak PU pun sudah tau”, jawabnya.
Retak-retak memang sudah terpantau oleh media ini saat pekerjaan tersebut masih berlangsung, dan dianggap biasa oleh kontraktor. Tapi sayangnya hingga pekerjaan selesai dan tak ada aktivitas lagi di lokasi belum juga ada tanda-tanda diperbaiki.
Namun nahkoda baru di PUPR Sumbar Era Sukma Munaf, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan.
Sc
