Tak habis-habisnya, PT Tri Jaya Putra diduga seringkali menjadi sorotan publik. Bukan tanpa sebab, pekerjaan yang dilakukan PT Tri Jaya Putra dinilai mengabaikan mutu dan kualitas kerja. Meski terbilang banyak masalah, PT Tri Jaya Putra masih terpilih mengerjakan beberapa proyek di Sumbar. Ini patut dipertanyakan.
Dharmasraya, Investigasi.news-Sepertinya pekerjaan proyek tahun anggaran 2022 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya, sering menuai sorotan dari masyarakat. Termasuk juga, pekerjaan peningkatan jalan Simpang 3 Muaro Momong – Trans Sungai Kambut yang dikerjakan oleh PT Tri Jaya Putra. Pasalnya, material yang di gunakan sangat diragukan, sehingga berdampak kualitas pekerjaan yang diragukan juga.
Terpantau di lokasi pekerjaan, dari hamparan material yang telah dilakukan aggregat timbunan untuk jalan tersebut beragam cara untuk menyulap. Ada tanah timbunan berbatu, bahkan bercampur batu besar. Ada juga batu mangga bercampur kerikil dari sungai. Begitu juga pasangan batu untuk saluran air juga ditenggarai ada pengurangan volume coran untuk lantai saluran air. Terlihat, batu mangga disusun diantara lantai saluran air sebelum dikasih coran beton.
Parahnya lagi, diduga menggunakan material ilegal yang didatangkan dari Nagari Sungai Lansek Kabupaten Sijunjung. Selain itu pengawas juga jarang di lapangan. Proyek dengan nomor kontrak : 820.02/02-DPU/Pemb-JLN/DAK/BM-DPUPR/V-2022 semakin menarik perhatian. Bagaimana tidak, batu yang dipakai untuk pasangan saluran air terkesan berbalut tanah. Itupun tidak ada upaya pelaksana untuk mencucinya.
Meski pekerjaan ini bernilai Rp4.460.911.687.69 ternyata tak membuat CV. Kyfa Engenering Konsultan selaku konsultan untuk mengawasi adanya kelalaian di lapangan. Proyek dengan masa pelaksanaan selama 225 hari kalender ini juga terlihat dibeberapa titik, pemadatan timbunan aggregat sangat di khawatirkan kestabilannya.
Wajar saja, pekerjaan proyek yang jauh dari keramaian itu asal-asalan. Menanggapi pekerjaan tersebut, Edwar Bendang, Koordinator LSM Ampera Sumbar menilai pekerjaan proyek ini asal – asalan disebabkan karena kurangnya pengawasan. Sehingga, rekanan bekerja sesuka hati.
“Buktinya, material yang digunakan, untuk aggreget atau timbunannya dan pekerjaan pasangan batu saluran air. Terlihat sekali, ada kejanggalan dalam pekerjaan proyek tersebut. Dimanapun daerah proyek bersumber dana nya dari uang negara yang dikerjakan oleh Perusahaan Tri jaya putra grup tetap di sorot masyarakat karena mutunya sangat diragukan”, kata Edwar.
Terpisah Wahyu Damsi dari LSM KPK Tipikor juga angkat bicara terkait pekerjaan peningkatan Jalan Trans Muaro Momong tersebut. Ini patut kita pertanyakan kewajiban konsultan yang ditunjuk oleh panitia sebagai pengawas yang dibayar dengan uang negara itu. Mengawas itu betul-betul saban hari di lokasi proyek, bukan mengawas dari rumah atau di warung kopi, sebab jasa pengawas itu di bayar dengan uang rakyat.
“Jadi apabila benar yang disampaikan oleh salah seorang pekerja dengan mengatakan pengawas jarang di lokasi seharusnya instansi yang punya kegiatan menegur juga hendaknya konsultan pengawas yang tidak komit tersebut. Dan dari dinas PU juga aktif untuk mengawasinya karena kegiatan tersebut yang memberi jasa kepada kontraktorkan bidang bina marga. Sebab harapan masyarakat bagai mana jalan yang dibuat dengan uang rakyat itu betul-betul terjamin mutu dan kualitasnya”, kata Wahyu.
Lalu mengenai material apabila benar perusahan ini menggunakaan koral ilegal kenapa tidak ada tindakan dari penegak hukum. Apakah hukum tidak mempan terhadap PT Tri jaya Putra itu. Harapan kita hukum jangan berlaku untuk masyarakat kecil aja, tumpul kepada melioner. Ini harus di pertanyakan juga tentang izin galian C nya PT Tri Jaya Putra tersebut. Apabila dia memakai dukungan galian C Dharmasraya sementara koralnya didatangkan dari daerah Sijunjung ya nilai aja sendiri”, tutup Wahyu. (arp)
