Tak Bosan- bosan, DPD GPM Kembali Desak Polda Malut Usut Tuntas Proyek Milik Balai

DPD Gerakan Pemuda Marhaenis ( GPM ) Maluku Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (Foto: Y. Tabaika)

Maluku Utara, Investigasi.News – DPD Gerakan Pemuda Marhaenis ( GPM ) Maluku Utara kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dalam hal pelayanan pemerintah terhadap masyarakat adalah keharusan konstitusi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa adanya penyimpanan dalam setiap dan atau kebijakan-kebijakan pemerintah negara.

Tetapi sudah berapa fase yang telah kita lewati bersama dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara ternyata yang ditemui dan kita alami saat ini, kebijakan-kebijakan kepemerintah telah keluar jauh dari cita-cita revolusi 17 Agustus 1945 membangun masyarakat yang adil dan makmur, bahkan praktek pemerintah akhir-akhir ini cenderung menampakan banyak dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Untuk diketahui indeks prestasi korupsi di Indonesia berada pada peringkat ke 90 dari 197 negara, bahkan motif korupsi banyak terjadi pada proses pelayanan pada birokrasi pemerintah dan pengadaan barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah.

Misalkan saja hal ini terjadi pada pemerintah daerah di Provinsi dan Kabupaten kota di Maluku Utara, dengan sejumlah permasalahan yang tidak mampu diselesaikan oleh lembaga penegak hukum di Provinsi Maluku Utara baik Polda dan Kejati atas Dugaan sejumlah kasus korupsi dan pelanggan pekerjaan tersebut. “Hal ini disampaikan oleh ketua GPM Malut Sartono Halek, dalam orasi didepan Polda Malut. Rabu, 14/12/2022, hingga selesai.

Olehnya itu, GPM Malut mengungkapkan dalam orasinya bahwa atas dugaan korupsi dan pelanggan pada sejumlah proyek milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( Kemen PUPR) RI diantaranya;

1). Pekerjaan Air bersih atau pembangunan jaringan Perpipaan SPAM IKK Taliabu Barat Laut yang terletak di lokasi Desa Limbo itu, milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara dengan nilai yang sangat fantastis yakni 24 Miliar dari APBN tahun 2019, dan Dikerjakan oleh PT. Kusumo Wardana Group.

2). Proyek pembangunan jembatan Ake Tiabo Kabupaten Halmahera Utara yang dikerjakan oleh PT.Viktori Senergi Perkasa, sumber dana dari APBN dengan nilai Rp.16.954.469.800, Miliar yang sudah dilakukan pemutusan kontrak. dan sejumlah proyek proservasi di sejumlah ruas jalan milik BPJN.

3). Proyek pekerjaan pembuatan konstruksi Breakuater pantai Sofifi kota Tidore Kepulauan dengan nilai Rp.48,5 Miliar dilaksanakan oleh PT. Aditaama Bangun Perkasa.

4). Proyek Breakuater pantai Weda, dan Pulau Morotai milik Balai Wilayah Sungai ( BWS) Maluku Utara yang diduga tidak memiliki izin Lingkungan baik AMDAL maupun UKL/UPL sebagai syarat yang di wajibkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.” teriak bung Tono dalam orasinya.

Lanjut dia, menegaskan dalam orasinya didepan Polda Maluku Utara dan Kejati Maluku Utara itu, sejumlah permasalahan Dugaan tindak pidana Korupsi tersebut diatas tentunya telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2021 atas Perubahan Uñdang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pemberantasan tindak Pidana korupsi dan undang -undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peraturan presiden ( PERPRES) no 12 tahun 2021, perubahan atas peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar bung Tono.

Untuk itu, DPD GPM Malut menuntut; Untuk mendesak Polda dan Kejati Malut segera Usut Tuntas Anggaran pembuatan AMDAL. dan Proyek pekerjaan Perkuatan Konstruksi Breakuater Pantai Sofifi, Weda dan Pulau Morotai.

Desak Kejati dan Polda Maluku Utara ( Ditreskrimsus) telusuri proyek jembatan Ake Tiabo Halmahera Utara 2022 dan sejumlah pekerjaan preservasi yang diduga bermasalah.

Desak Kejati dan Polda Malut ( Ditreskrimsus) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepala Balai Kasatker, PPK dan Rekanan atau Kontraktor atas Dugaan Pelanggaran proyek jaringan perpipaan SPAM IKK Taliabu Barat Laut di Desa Limbo milik Balai Prasarana Pemukiman Wilayah ( BPPW) Malut.

Desak Inspektorat jenderal Kementerian PUPR RI segera melakukan audit investigasi atas sejumlah pekerjaan milik BPJN Malut dan BPPW serta BWS Maluku Utara.

Desak Polda Maluku Utara ( Ditreskrimsus) segera usut tuntas proyek yang dimaksud diatas karena diduga anggaran tersebut dikorupsi.” tegas Sartono dalam orasinya.

Penulis: Y.Tabaika
Sumber: Sartono