Terkait Pemberitaan ‘Pembangunan Ruang Belajar MIN 1 Desa Belilik Abaikan K3’ Kepala Kemenag Bateng Beri Tanggapan

Pembangunan Ruang Belajar MIN 1 Desa Belilik. (R)

Bangka Tengah, Investigasi.news – Sempat disorot dan diberitakan tentang kelalaian pada pembangunan Ruang Belajar Min 1 Bangka Tengah tahun 2022 di Desa Belilik Kecamatan Namang di media ini dengan judul “Proyek Pembangunan Ruang Belajar MIN 1 Desa Belilik Abaikan K3”

pada 18 November 2022.

Akhirnya, Kemenag Bateng H. M.Karyawan, S.Ag beri jawaban. Dikatakannya, “kami sangat berterimakasih telah datang ke sini dan telah melakukan pengawasan terhadap proyek Mind Belilik tersebut”.

“Dari segi K3, kemarin sebelumnya telah mengadakan rapat dan ini selalu mengingatkan kepada para pekerja, apa lagi proyek tersebut di pinggir jalan. Untuk keamanan dan Sefti keluar masuk barang, Jadi harap maklum la”, tutur kemenag.

Kemudian dikatakan juga, “kemungkinan tidak bisa berpanas kalau mengunakan pakaian tersebut. Setiap keadaan dan rapat selalu kita sampaikan sesuai prosedur”, ungkap Kepala kemenag Bangka Tengah saat bincang-bincang di ruang kerjanya.

Kilas Balik

Seringkali penerapan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pelaksanaan pekerjaan proyek terabaikan. Padahal jelas-jelas penerapannya tertera di dalam kontrak. Kali ini, terpantau pada pembangunan yang dianggarkan dari Sumber Dana Hibah Propinsi Bangka Belitung pekerja dibiarkan saja tanpa memakai k3. Hal ini patut dipertanyakan, apakah penerapan yang tidak maksimal atau ketegasan dinas dalam mengawasi pengguna jasa.

Sebab proyek pembangunan Ruang Belajar Min 1 Bangka Tengah tahun 2022 di Desa Belilik Kecamatan Namang bukan proyek main-main. Ini proyek besar dengan pagu anggaran Rp. 2.759.000.000(Dua Milyar Tujuh Ratus lima puluh Sembilan juta). Dikerjakan CV Pelita Sari dan sayangnya para pekerja tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja. Diduga pihak pengguna jasa mengabaikan K3 tanpa memikirkan keselamatan para pekerja.

K3 sendiri merupakan hak yang didapat setiap pekerja. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) huruf a yang berbunyi “Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3),”.

Saat ditemui di lapangan, hari ini kepala pengawas mengatakan untuk K3 sendiri sebelumnya sudah ada, tetapi tidak mengunakan alat tersebut. Sadisnya, saat ditelusuri perlengkapan di tempat yang dimaksudkan, tidak ditemukan sama sekali apa yang dimaksud di dalam gudang. bahkan pengawasnya sendiri terlihat tidak mengunakan APD dan hanya mengunakan sendal ( kasot ) disaat mengawasi pekerjaan Proyek Gedung 2 ( Dua ) lantai tersebut.

Kemudian, ditanyakan kembali terkait PGB yang tak terpasang di pengerjaan bangunan tersebut, pengawasan lapangan hanya menjawab enteng, “sedang dalam proses pembuatan pak”, ucapnya.

Sementara, dikatakan pengawas tersebut untuk pembanguan sendiri sudah 60 persen. Hingga berita ini di publikasikan awak media ini masih memintai keterangan dari dinas – Dinas terkait. Zli