Labuan Bajo, investigasi.news -Sejumlah anggota DPRD Mabar desak dan soroti Direktur PT PLN cabang Labuan Bajo untuk Mengevaluasi kinerja kerja Kepala PLN Cabang Labuan Bajo. Desakan itu terkait buruknya pengelolaan jaringan listrik di kabupaten manggarai barat (Mabar) propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) .
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Marselinus Jeramun pada Kamis(3/3/2022) dikutip dari portaldesa.com.
Menurutnya,pihak PLN tidak serius mengurus listrik di Wilayah Manggarai Barat kota pariwisata super premium. Kurang lebih 50% masyarakat mabar belum mendapatkan jaringan listrik.
“PLN tidak serius urus listrik di Manggarai Barat” unkap Marselinus Jeramun menanggapi kondisi yang dialami sejumlah desa yang belum mendapatkan jaringan listrik di kabupaten Manggarai Barat
Jeramun mengatakan, PLN pusat diminta segera Mengevaluasi kinerja kerja kepala PLN labuan bajo, dan menempatkan orang yang SDM-nya super premium untuk urus listrik di Kabupaten Manggarai Barat.
“PLN pusat diminta untuk menempatkan orang yang level super premium juga untuk urus listrik di Mabar. Jangan orang yang kualifikasi standar. Harus yang super premium,” kata Ketua DPD PAN Mabar tersebut di rumah kediamannya.
Selain itu ketua komisi III DPRD Mabar Innocentius Peni senada menyampaikan keluhannya kepada Diruktur PLN pusat agar segera mengantikan kepala PLN cabang labuan Bajo.
“Saya menyayangkan karena sudah begitu lama masyarakat 7 desa di kecamatan lembor selatan sampai saat ini belum menikmati listrik.” Tuturnya.
Dia menjelaskan Lengkong Cepang yang merupakan pusat kecamatan pun tidak diperhatikan padahal di sana ada SMK, SMP, Puskesmas, dan lain-lain.Namun sampai saat ini belum mendapatkan jaringan listrik.
“Kita sudah berkali-kali menyampaikan keluhan ini kepada PLN, baik di labuan bajo, kantor yg di Ruteng, di Ende, maupun di PLN wilayah di Kupang. Terakhir (tgl 28/2/2022) sy menghubungi Direktur Binis wilayah Indonesia Timur Bpk Adi Priyanto. Beliau minta mengirimkan data desa-desa tersebut. Sy sudah kirimkan daftar 7 desa di Lembor Selatan yg belum dialiri listrik, termasuk 1 desa di kecamatan Lembor yaitu Desa Ngancar. Semoga secepatnya terwujud.” Imbuhnya.
“Sungguh ironis memang, ditengah begitu besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pariwisata labuan bajo, justru listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat malah tidak diperhatikan secara serius. Pada pertengahan desember, saya n beberapa teman DPRD pernah ke kantor PLN yg di Lawir – Ruteng. Mereka janjikan awal tahun 2022 ini mulai dikerjakan. Tetapi kenyataannya sampai sekarang belum dimulai. Hal seperti ini tentu merupakan ketimpangan pembangunan yg dilakukan pemerintah pusat di wilayah ini. Sangat disayangkan.”tutupnya.
