Langsa, investigasi.news – Polemik terkait pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (R-APBK) Langsa Tahun 2025 menjadi sorotan. Hingga kini, proses pembahasan dan pengesahan anggaran tersebut masih terhambat, yang memicu kritik tajam terhadap Ketua DPRK Langsa, Melvitasari, dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Ketua Humas Persatuan Wartawan Online (PWO) Aceh, yang akrab disapa Bang Koboy, menyayangkan keterlambatan ini. Ia menilai ketidaksiapan Ketua DPRK dalam mengalokasikan anggaran sebagai salah satu penyebab utama kisruh yang terjadi di kalangan legislatif Kota Langsa.
“Keterlambatan ini sangat disayangkan, apalagi jika sampai berujung pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 25%. Ini akan menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kota Langsa di bawah Pj Wali Kota Syaridin,” ujar Bang Koboy.
Menurutnya, kisruh tersebut tidak hanya mencoreng citra DPRK, tetapi juga berpotensi mengganggu pelayanan publik dan pelaksanaan program-program strategis untuk masyarakat.
Bang Koboy juga menyoroti dugaan lemahnya koordinasi antara DPRK dan Pemerintah Kota Langsa dalam pembahasan anggaran. Ia meminta agar Ketua DPRK lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mengawal anggaran, yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat Langsa.
Di sisi lain, seorang pendiri LSM Bungoeng Lam Jaroe menyuarakan kritik lebih keras terhadap DPRK Langsa. Ia menilai anggota dewan kurang memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan cenderung menjadi beban bagi pemerintah daerah.
“Seharusnya DPR bekerja sama dengan pemerintah, bukan sebaliknya. Mereka malah sering mengganggu kinerja pemerintah, sehingga pelayanan publik terganggu. Bahkan, anggaran untuk berbagai sektor selalu berkurang demi memenuhi kebutuhan DPR,” tegasnya.
Ia juga menyinggung minimnya hasil dari kunjungan kerja (kungker) anggota dewan. Menurutnya, kungker sering kali hanya menjadi kegiatan formal tanpa membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat.
Kisruh ini menciptakan keprihatinan di tengah masyarakat Kota Langsa. Banyak yang berharap DPRK segera menyelesaikan pembahasan anggaran tanpa menunda lebih lama lagi. Pasalnya, keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada alokasi dana, tetapi juga berpotensi mempengaruhi pembangunan dan pelayanan masyarakat secara keseluruhan.
Sementara itu, Pj Wali Kota Langsa, Syaridin, diharapkan lebih aktif dan tegas dalam menangani permasalahan ini. Sebagai pemimpin sementara, ia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan program-program daerah berjalan dengan baik.
“Semua pihak harus introspeksi dan menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Tantangan bagi DPRK Langsa kini adalah membuktikan bahwa mereka mampu menjalankan tugas sebagai wakil rakyat secara profesional dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, kepercayaan masyarakat dapat kembali terbangun.
***
