Jakarta, investigasi.news – Komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan swasembada pangan di Jawa Timur ditegaskan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggoro dalam rapat tertutup bersama para kepala daerah Jawa Timur yang digelar di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (14/4). Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., yang menyuarakan sejumlah kebutuhan mendesak daerah, mulai dari rehabilitasi irigasi hingga percepatan pembangunan jalan tol Kepanjen–Malang.
Dalam forum yang juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah bupati lainnya, Menteri Dody menekankan pentingnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum pelaksanaan percepatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi nasional maupun daerah. Ia menegaskan, sektor irigasi menjadi kunci utama dalam menopang ketahanan pangan nasional.
Usulan Bupati Malang: Irigasi Rusak dan Produksi Menurun
Menanggapi hal itu, Bupati Sanusi menyampaikan bahwa infrastruktur irigasi di Kabupaten Malang saat ini tengah dalam kondisi memprihatinkan akibat bencana banjir yang merusak sejumlah tanggul dan bendungan. Akibatnya, produksi pertanian anjlok dan petani hanya mampu melakukan satu kali panen dalam setahun.
“Banyak tanggul jebol seperti di Sungai Konto, Sungai Lesti, dan Sungai Sumberbanteng. Ini mengakibatkan area persawahan tidak dapat terairi secara optimal. Maka saya sampaikan langsung ke Bapak Menteri, agar ada intervensi dari pusat melalui bantuan irigasi dan DAK bidang sumber daya air,” ujar Bupati Sanusi usai rapat.
Dorong Jalan Tol dan Infrastruktur Penunjang
Tak hanya irigasi, Bupati Malang juga mengusulkan percepatan pembangunan Jalan Tol Kepanjen–Malang sepanjang kurang lebih 30 kilometer yang telah masuk dalam proyek strategis nasional dan direncanakan mulai digarap pada periode 2025–2029. Ia juga menyampaikan perlunya pembangunan jalan penghubung Kecamatan Kepanjen–Pagak sepanjang 16 kilometer.
“Karena sekarang program Presiden Prabowo fokus pada ketahanan pangan, maka bidang pengairan itu harus benar-benar diperhatikan. Tapi selain itu, pembangunan jalan juga penting untuk distribusi hasil pertanian. Semua usulan ini sudah kami sampaikan ke Menteri,” tambahnya.
Pemerintah Pusat Siapkan Intervensi Langsung
Menteri PU Dody Hanggoro menyambut baik masukan dari para kepala daerah. Ia menegaskan, dengan Inpres sebagai landasan hukum, kementerian siap memberikan intervensi langsung terhadap saluran irigasi, termasuk jaringan tersier. Untuk mendukung target produksi gabah kering panen (GKP) Jawa Timur sebesar 12,6 juta ton pada 2025, alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) akan ditingkatkan.
“Infrastruktur irigasi adalah kunci produktivitas pertanian. Kami minta agar para bupati segera mengirimkan proposal resmi dan daftar kebutuhan irigasi di daerahnya masing-masing,” ujar Dody.
Gubernur Khofifah: Dukungan Pusat Sangat Krusial
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa rehabilitasi irigasi di Jawa Timur sangat mendesak. Ia mengapresiasi respon cepat Kementerian PU dalam mengakomodasi kebutuhan daerah.
“Dukungan konkret dari pusat sangat kami butuhkan, terutama dalam bentuk DAK Sumber Daya Air, agar target produksi pertanian kita bisa tercapai. Petani kita sudah menunggu kehadiran negara,” tutur Khofifah.
Pertemuan Strategis, Hadirkan Banyak Pemangku Kebijakan
Pertemuan tersebut juga dihadiri pejabat tinggi Kementerian PUPR, seperti Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Rachman Arief Dienaputra, Dirjen Prasarana Strategis Maulidya Indah Junica, hingga Staf Khusus Bidang SDA dan Kepatuhan Intern. Dari pihak Pemprov Jatim, tampak hadir Sekda Adhy Karyono dan kepala dinas terkait, serta sejumlah bupati dari Bojonegoro, Gresik, Lumajang, Pamekasan, Ngawi, Jombang, Lamongan, dan Wakil Bupati Banyuwangi.
Dengan pertemuan ini, pemerintah pusat dan daerah berupaya memperkuat sinergi dalam mewujudkan ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur pertanian yang terintegrasi, khususnya di sektor irigasi yang selama ini menjadi tulang punggung produksi pangan nasional.
Guh
