Malang, investigasi.news – Dinas Perhubungan Kota Malang menggelar Forum Lalu Lintas membahas Kajian Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas Kota Malang. Hal tersebut juga dilakukan sebagai wujudkan lalu lintas yang terintegrasi di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Malang, dan juga untuk mengurai kemacetan yang terjadi. Acara berlangsung di Hotel Grand Palace, Jl. Ade Irma Suryani no. 23, Kota Malang, pada selasa (21/11/2023).
Dikesempatan tersebut, Kadishub Kota Malang Widjaja Saleh menyampaikan kajian yang dilakukan oleh Dishub Kota Malang selama 2 tahun yang dimulai tahun 2021 lalu untuk mengatasi permasalahan lalu lintas. Kajian-kajian tersebut yang pertama berkenaan dengan transportasi lokal Kota Malang yang memerlukan pengembangan jaringan jalan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang kedua terkait penanganan persimpangan Kota Malang.
“Skema pengembangan jaringan jalan tersebut untuk jangka pendek adalah manajemen lalu lintas dan kebijakan pengendalian, yang disertai perbaikan geometrik simpang dan ruas, serta kondisi jalan. Untuk jangka menengah kita akan menata simpul jaringan jalan dan pergerakan yang didukung dengan pembanguan jaringan jalan dan prasarana transportasi,” ucapnya.
“Sedangkan pengembangan jaringan jalan jangka panjang dimaksudkan untuk pengembangan jaringan layanan angkutan pemadu moda dan angkutan massal,” tambahnya
Sebanyak 8 titik persimpangan yang yang sering terjadi kemacetan di jam-jam sibuk pun, juga mendapat perhatian. Sehingga kedepan akan dilakukan penanganan jangka pendek terhadap persimpangan-persimpangan tersebut.
“Kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas tersebut akan kita implementasikan di lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Yakni Kecamatan Blimbing, Klojen, Lowokwaru, Sukun dan Kedungkandang,” jelasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso kepada awak media menyampaikan bahwa forum lalu lintas ini adalah berkumpulnya stakeholder untuk mengambil kebijakan serta menentukan traffic lalu lintas di Kota Malang yang semakin cepat pertumbuhan, perkembangan dan pergerakan lalu lintas nya.
“Ini kan ndak hanya satu sisi ya, ada banyak stakeholder yang terlibat baik dari instansi perumus kebijakan maupun pengguna-pengguna transportasi ini. Karena itulah dicari satu rumusan kebijakan yang mager activy atau aktivitas utama dari masyarakat itu bisa diwadahi,” jelasnya
Lebih lanjut, Sekda Erik juga menjelaskan bahwa forum lalu lintas dalam mencari rumusan kebijakan tidak semua aspirasi masyarakat harus diimplementasikan. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana aktivitas utama tersebut bisa teralirkan dan meminimalkan kemacetan.
“Ini dirumuskan semua titik-titik yang diawali dari kawasan-kawasan yang dirasa paling tinggi saat ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyebutkan terkait pembangunan jaringan jalan yang membutuhkan proses panjang dan tidak mudah, sehingga diperlukan sosialisasi agar masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum untuk meminimalisir kemacetan.
“Karena itulah titipan dan arahan pesan dari pak Wali ini bagaimana sarana dan prasarana yang kita bangun ini mengutamakan public transport untuk bisa lebih menarik bagi warga masyarakat untuk mengcover, menampung mobilitasnya dari waktu ke waktu,” ucapnya.
Terpantau hadir dalam forum lalu lintas tersebut Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso, Kepala Dishub Kota Malang R. Widjaja Saleh Putra, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin, perwakilan TNI Polri, dan beberapa perwakilan OPD Kota Malang.
Guh
