Malut, Investigasi.news – Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) terpilih yang sebentar lagi dilantik pada lusa nanti 20 Februari 2025 yakni Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, diminta untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih di Provinsi Malut.
Ini disampaikan oleh Amin Drakel Ketua Persatuan Dokter Militer Provinsi Maluku Utara.
Kepada investigasi dr. Amind Drakel mengatakan, tantangan pembangunan Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun kedepan adalah birokrasi yang professional, bersih, dan berintegritas.
”Jadi sukses dan tidaknya pemerintahan terletak pada mesin birokrasi sebagai pengendali utama kebijakan program dan kegiatan apakah berjalan sesuai dengan visi dan misi yang dijanjikan”, ujar Amin (18/2).
Mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara ini menambahkan, bahwa pengalaman 10 tahun pemerintahan Abdul Gani Kasuba (AGK) telah menempatkan Provinsi Malut sebagai provinsi terkorup dan lingkaran korupsi ada pada mental birokrasi yang buruk.
“Sejumlah kasus menjerat mantan Gubernur Malut, AGK dan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah menjadi preseden buruk, ini menjadi pelajaran penting yang harus dibenahi”, kilahnya.
Masih menurut Amin, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sherly-Sarbin yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang diminta untuk selektif dalam memilih Kepala Dinas, Kepala Badan, Bidang dan Kepala Seksi atau Sub Bagian yang akan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis guna mewujudkan janji-janji kampanye selama proses pemilihan kepala daerah lalu.
Selain itu, dirinya menawarkan proses penyusunan kabinet kerja maka beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya, para pejabat eselon II yang telah diperiksa KPK dan menjadi saksi dipersidangan agar tidak lagi dipakai karena akan menjadi beban pemerintahan Sherly-Sarbin dalam melaksanakan janji kampanyenya.
Amin juga meminta agar aparat penegak hukum untuk terus menuntaskan kasus-kasus dugaan skandal mega korupsi yang melibatkan banyak pejabat di pemerintah daerah provinsi Malut yang belum tuntas sampai saat ini.
Selanjutnya kata Amin, para pejabat eselon III dan IV agar dilakukan fit and propertest untuk memastikan benar-benar memiliki kompetensi dan skill manajerial dan teknis dalam menjalankan beban tugas, sehingga mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur terpilih, kemudian membersihkan para pejabat dan ASN Provinsi yang diduga memiliki pangkat karbitan, membasmi praktek jual beli pangkat, dan yang tidak memenuhi syarat jenjang jabatan yang telah dilantik kemudian menunjukan indikasi korupsi serta mal administrasi itu segera dibasmi.
“Jika Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan Sherly-Sarbin mampu membenahi bobroknya tata kelola birokrasi Malut, maka dipastikan semua janji kampanye akan terwujud”, pungkasnya
Gubernur juga diminta untuk berhati-hati dengan para birokrat penjilat mereka dipastikan tidak professional dan akan menjerumuskan dalam lingkaran korupsi sebagaimana mereka lakukan terhadap mantan Gubernur AGK. Mereka bermental pecundang yang tidak bertanggungjawab terhadap masa depan Mulut”, tutup dr. Amin Drakel. RL
