Malut, Investigasi.news – Anggaran Belanja Tak Terduga atau BTT Pemda Sula Tahun 2021 memang sedang bermasalah di PN Tipikor Ternate-Maluku Utara, tapi perlu menjadi catatan bahwa yang bermasalah hanya senilai Rp 5 miliar pada pada proyek pengadaan alkes Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), lalu sisanya yang Rp 23 miliar lebih apa sudah tepat penggunaannya? Karena diketahui total anggaran BTT Pemda Kab. Kepulauan Sula tahun 2021 adalah Rp 28 miliar lebih.
”Harus ada audit investigasi, karena yang Rp 5 miliar mudel ini saja di korup bagaimana sisanya yang Rp 23 miliar itu”, tanya Iben Gahral Umasugi, warga Kepulauan Sula (18/7).
Sedangkan dari sumber terpercaya investigasi, sepertinya APH perlu menyelidik pembayaran honor nakes (tenaga kesehatan) pada anggaran BTT Pemda Sula 2021 yang diduga terjadi penggelembungan.
Karena dana BTT saat itu dipecah menjadi beberapa bagian, salah satunya belanja BMHP sesuai arahan Kadinkes Pemda Sula Suryati Abdullah, dan salah satu item lagi adalah pembayaran honor nakes Pemda Sula, serta berbagai item pekerjaan dan kegiatan lainnya.
“Ini berbahaya sekali, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran sampai triliunan sebagai upaya pengentasan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, tapi di Sula anggaran itu malah di korupsi”, sesal Iben Kecewa.
Untuk itu pria yang tengah konsen pada studi S-2 ini menyerukan agar dilakukan audit secara mendalam dan menyeluruh untuk penggunaan dana BTT Pemda Sula tahun 2021, tutupnya.
Sekedar catatan, Dinas Kesehatan Pemda Sula kebagian paling besar pada plot anggaran BTT tahun 2021 dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA pada Dinkes Sula adalah Suryati Abdullah.
(RL)
