Malut, investigasi.newsDugaan adanya ‘pengemplangan’ dana haji bagian kesra Pemda Sula tahun 2023 terus bergulir.
Setelah adanya kecurigaan pada anggaran tiket kapal laut Sanana-Ternate PP serta sarana mobilitas air senilai Rp 270 juta lebih, yang terperinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA anggaran penyelenggaraan haji tahun 2023.
Kini publik bertanya-tanya soal anggaran tas sahara dan buku panduan manasik haji yang dianggarkan bagian kesra sebesar Rp 250 juta lebih.
“Setahu kita untuk Tas Sahara dan Buku Panduan Manasik Haji itu kita dapat dari kemenag Sula, setelah kita menyetor sejumlah dana ONH (ongkos naik haji)”, ujar keluarga jamaah haji Sula, Sabtu (22/7).
Makanya kita heran dengan berita yang beredar, jika kemudian dianggarkan oleh Pemda Sula senilai ratusan juta rupiah, sambungnya.
Awak media investigasi sempat menelusuri dan mendapatkan informasi bahwa untuk buku panduan (tuntunan) manasik haji dan umroh itu setiap tahunnya dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI, melalui dirjen penyelenggaraan haji dan umroh, dan TIDAK DIPERJUAL BELIKAN.
Termasuk untuk musim haji tahun 2023 pada era menteri Yaqut Cholil Qoumas pada kabinet Indonesia maju Presiden Joko Widodo.
Media ini sempat menghubungi Ka.Kemenag Kepulauan Sula, Bapak Saiful Djafar untuk mengkonfirmasi hal tersebut.
“Nanti silahkan kekantor untuk wawancara terkait persoalan ini”, jawab Ka. Kemenag Sula.
Sementara itu, beredar DPA Dana Haji 2023 milik bagian kesra Pemda Sula dengan berbagai item yang menimbulkan tanda tanya di masyarakat, misalnya jumlah jamaah haji Sula yang hanya 81 orang tapi pengadaan tiket kapal laut sampai 300 orang begitu juga pada pengadaan lainnya, sayangnya saat dikonfirmasi Idham Umamit Kabag Kesra Pemda Sula belum mau menanggapi.
( RL )