Didesak Panggil Dan Periksa Lasidi Leko, Ini Kata Ketua BK-DPRD Sula

More articles

spot_img

Malut, Investigasi.newsDesakan kepada Badan Kehormatan (BK)-DPRD Kab. Kepulauan Sula untuk panggil dan memeriksa Lasidi Leko, oknum anggota DPRD sekaligus Ketua PBB Sula yang diduga terlibat dalam kasus korupsi BTT Sula 2021, sebelumnya disuarakan mahasiswa di Sula.

Menurut mahasiswa yang tergabung dalam PC. IMM dan DPC-GMNI Sula, Lasidi terindikasi kuat terlibat aktif pada proyek pengadaan alkes (BMHP) senilai Rp 5 miliar yang bersumber dari anggaran BTT Pemda Sula tahun 2021 sebesar Rp 28 Miliar lebih.

Kedua organisasi mahasiswa yang aktif melakukan check and balance terhadap pemerintahan FAM-SAH ini menganggap Lasidi mengabaikan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPD, DPR dan DPRD (terkenal dengan UU MD3), dimana pasal 400 ayat 2, ditegaskan bahwa anggota dewan dilarang main proyek. Pasal 400 ayat 2 itu terkait larangan anggota DPRD melakukan pekerjaan yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas anggota DPRD.

Baca Juga :  Dinas Kesehatan Taliabu Gelar Orientasi Infan Feeding Practice

Ketika dikonfirmasi media ini, Ihsan Umaternate Ketua BK-DPRD Sula mengatakan jika alat kelengkapan dewan yang ia pimpin belum bisa memanggil Lasidi karena status Lasidi yang sampai saat ini masih sebagai saksi, sementara perkara korupsi ini bermuara di Pengadilan Tipikor Ternate-Maluku Utara.

”Kami belum bisa panggil karena sampai sekarang beliau (Lasidi-red) masih berstatus sebagai saksi”, ujar Ketua Ihsan.

Dalam catatan media ini, BK-DPRD Sula pernah memanggil dan memeriksa anggota DPRD Sula Edy Parengkuan pada dugaan kasus penistaan agama, meski tidak terbukti Edy dari partai Demokrat sempat diperiksa dan disidang oleh BK-DPRD Sula.

( RL )

spot_img
spot_img

Latest

spot_img