Malut, Investigas.news – Pagi tadi Jumat 12/1/2024 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Indonesia atau HNSI Kepulauan Sula menggelar hearing (rapat dengar pendapat) bersama pengecer BBM, Nelayan, dan Koperasi di desa Bajo yang difasilitasi langsung oleh pemerintah desa (Pemdes) Bajo, Kecamatan Sanana Utara.
Hearing ini untuk merespon keluhan para Nelayan di desa tersebut yang mengaku kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk melaut mencari ikan.
Rapat yang dimulai sekitar pukul 9.30 WIT, dihadiri oleh Sarna Sibela (Ketua DPC-HNSI Sula), Raski Soamole (Wakil Ketua), Bustamin Sanaba (Bidang Hukum), sedangkan dari jajaran pemdes Bajo hadir Kusnang Duhaling (Kades), Sekdes serta jajarannya, sementara itu untuk pihak audiens hadir Ketua-ketua Nelayan desa Bajo, Nelayan, Koperasi dan para pengecer BBM di desa Bajo, desa yang terkenal dengan sebutan kampung Nelayan.
Dalam forum rapat terkuak fakta bahwa selama ini Nelayan desa Bajo kebanyakan beli BBM untuk melaut kepada para pengecer dengan sistem setelah mendapatkan hasil laut baru dibayar, sehingga dengan pola ini terkadang para Nelayan bukan hanya kesulitan mendapatkan BBM dengan harga subsidi (harga murah) akan tetapi dipastikan mendapat harga BBM dari tangan kedua, namun hal demikian menjadi satu pilihan bagi mereka, walaupun ketersediaan BBM dari pengecer kadang masih sulit didapat oleh para Nelayan.
“Bayangkan saja zaman dulu saat kita beli BBM dengan harga Rp 200 ribu/Gen itu harga ikan Rp 65-75 ribu, sedangkan sekarang dengan harga BBM yang sudah naik, dengan kita beli Rp 300-400 ribu/gen itu harga jual ikan masih tetap sama”, keluh seorang Nelayan dalam forum rapat tadi.
Sedangkan ditemukan masalah, jika SPBU Pohea yang ada didekat mereka yang tadinya berstatus APMS (Agen Premium dan Minyak Solar) kini berubah menjadi SPBU Kompak sehingga tidak bisa sepenuhnya melayani Nelayan Bajo, sementara ditemukan ada juga oknum pengecer BBM Nakal di desa Bajo yang mendapat kuota BBM dari APMS tapi kemudian tidak mempunyai kelompok Nelayan alias kuota BBM tersebut disalah gunakan.
Usai rapat Kades Bajo Kusnan Duhaling mengatakan jika masyarakatnya sudah dikenal sebagai masyarakat Nelayan di Kepulauan Sula dan menjadi salah satu pemasok terbesar untuk kebutuhan ikan didaerah tersebut.
“Ketersediaan BBM berikut dengan harga sangat mempengaruhi Nelayan kami untuk pergi melaut, dan hasil tangkapan mereka menjadi gambaran harga ikan yang ada dipasaran”, ujar Kades.
Kepada awak media kami, Kades Kusnang berharap peran dari pemerintah daerah, Pertamina serta para pihak terkait untuk bisa menyalurkan BBM murah (subsidi) dengan tepat sasaran.
Selanjutnya Ketua Sarna mengatakan bahwa Nelayan harus mendapatkan BBM bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.
”Faktanya ada keluhan dari masyarakat kenapa harga ikan mahal padahal kita adalah daerah pesisir, salah satu alasan yang kita temukan karena para Nelayan kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sehingga pilihannya tidak melaut atau melaut dengan BBM yang mahal makanya mempengaruhi harga jual”, ungkap Sarna.
Terakhir Sarna Ketua HNSI Sula bersama Bustamin Sanana (Bidang Hukum) mengatakan bahwa untuk sementara coba mengurai masalah dilapangan dengan menawarkan data pengecer BBM dan Nelayan di Bajo kepada pihak SPBU Kompak Pohea, namun jika kemudian tidak terurai bukan tidak mungkin HNSI akan mengajak pemangku kebijakan baik itu Komisi II DPRD Sula maupun dinas terkait di Pemda Kab. Kepulauan Sula untuk ikut mengentaskan permasalahan ini.
( RL )
