Malut, Investigasi.news – Sesuai janji Suryati Abdullah Kadinkes Pemda Kab. Kepulauan Sula bahwa RSP. FAM Dofa akan launching bulan Agustus 2024, namun belum sempat di launching longsor menimpa bangunan rumah sakit tersebut sehingga menyebabkan lantai rumah sakit ambrol, bukan hanya itu kerusakan bangunan misalnya bocor juga terjadi dimana-mana, khusus untuk yang longsor sebenarnya itu akibat bencana atau gagal konstruksi?
Dari sumber terpercaya investigasi, disebutkan bahwa longsor yang menimpa RSP. FAM Dofa dianggap sebagai bencana, kemudian disiasati pada anggaran perubahan tahun 2024 untuk dilakukan perbaikan, hal ini kemudian menyulut protes dari salah satu masyarakat dataran pulau Mangoli, menurutnya seharusnya Pemda Sula dalam hal ini dinas kesehatan terbuka, status rumah sakit tersebut sudah serah-terima dari pihak pelaksana pekerjaan atau bagaimana? Masa pemeliharaan sudah selesai atau bagaimana? Bukan kemudian tiba-tiba panik ketika diberitakan media menyangkut kondisi sebenarnya dari bangunan rumah sakit tersebut.
โPihak Kadinkes tertutup sekali, padahal ini menyangkut penggunaan anggaran yang besar sekali dari DAK tahun 2023″, ujar Iben Gahral Umasugi (18/7).
Pria yang tengah konsen pada studi pasca sarjana ini menilai jika benar dianggarkan kembali pada APBD tahun 2024 maka sangat disayangkan, APBD kita harus menambal proyek APBN yang dikerjakan asal-asalan.
โDouble anggaran, ada APBN ada APBD, tapi apa benar itu akibat bencana atau gagal konstruksi ?โ, selidik Iben.
Jangan bohongi masyarakat, karena dari awal sudah salah, siapa yang punya keputusan membangun rumah sakit diatas tanah yang teksturnya tidak padat, kemudian apa pertimbangan membangun rumah sakit disitu? Giliran ada masalah, ada longsor lalu dengan mudahnya bilang itu bencana, sesal Iben.
โSemoga APH secara independen bisa menyelidik penggunaan anggaran pada pembangunan rumah sakit ini, karena aroma penyelewengan anggaran sangat menyengat”, tutup Iben.
Sementara dapat di informasikan bahwa pembangunan RSP. FAM Dofa menghabiskan anggaran sebesar Rp 43,8 miliar lebih yang bersumber dari DAK tahun 2023, sampai berita ini ditayangkan, investigasi masih berupaya mengkonfirmasi Kadis Kesehatan Suryati Abdullah.
(RL)