Malut, Investigasi.news – Masih ingat video berdurasi 8 detik, disela upacara HUT Kab. Kepulauan Sula yang ke-21, disitu dengan penuh percaya diri Bupati Ningsi menerima dokumen dan mengangkat tinggi sambil berteriak “MANGOLI RAYA !!!”
Ternyata hal itu hanya kamuflase belaka, buktinya pada rapat kerja tingkat I antara Komisi II DPR-RI dengan Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, Bappenas, hingga perwakilan Komite I DPD RI tidak ada atau tidak disebutkan Rancangan Undang-Undang atau RUU Kab/Kota untuk Provinsi Maluku Utara.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menghadiri rapat kerja tersebut menerima persetujuan 26 RUU tersebut yang tanpa Provinsi Maluku Utara atau lebih jelasnya tidak ada RUU Mangoli Raya, berikut ini 26 RUU Kabupaten/Kota yang disetujui DPR-RI dan pemerintah untuk disahkan di rapat paripurna:
1. RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
2. RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung
4. RUU tentang Lampung Utara di Provinsi Lampung
5. RUU tentang Kabupaten Batang Hari di Provinsi Jambi
6. RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
7. RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
8. RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi
9. RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
10. RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
11. RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
12. RUU tentang Kabupaten Indragiri hulu di Provinsi Riau
13. RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
14. RUU tentang Kabupaten limapuluh kota di Provinsi Sumatera Barat
15. RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
16. RUU tentang Kabupaten agam di Provinsi Sumatera Barat
17. RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
18. RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
19. RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
20. RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
21. RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
22. RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
23. RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
24. RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
25. RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
26. RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat.
“Jelas kami kecewa jika nyatanya tidak ada RUU tentang Kabupaten Mangoli Raya di Provinsi Maluku Utara”, ujar Gahral Umasugi atau biasa dipanggil Iben, putera dari dataran pulau Mangoli, desa Kawata-Kec. Mangoli Utara Timur (29/6).
Bagaimana mau mekar, ini masuk RUU saja tidak, tambah Iben kecewa.
”Jadi selama ini katong (kita) dibohongi dengan segala drama tentang pemekaran Mangoli Raya, dan Bupati Ningsi yang paling bertanggung jawab atas drama yang menjijikan ini, kita semua di bohongi”, ungkap Iben.
Kini masyarakat Mangoli seperti Iben hanya bisa menatap sedih artikel dari salah satu media, dimana menampilkan photo ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia dengan caption berita: MALUT TIDAK MASUK PEMBAHASAN 26 RUU KAB/KOTA.
( RL )
