Malut, Investigasi.News-Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Cabang (PC) IMM bersama individu (aktivis-red) Pro Demokrasi/Prodem Sula hari ini turun kejalan, Selasa (18/7).
Demo yang mereka lakukan hari ini membawa tema besar (grand issue), yakni: Dugaan Bupati Ningsi melakukan money laundry (pencucian uang) dalam mengelola APBD, selain itu ada juga beberapa issue turunan yang menjadi tuntunan mereka kepada DPRD Sula dan Aparatur Penegak Hukum (APH).
Titik aksi mereka adalah: pasar Basanohi, Polres Kepulauan Sula, seputaran kota Sanana dan kantor DPRD Sula di komplek bukit harapan desa Pohea-Sanana Utara.
Dalam orasinya para demonstran menyebut Bupati Ningsi terindikasi melakukan pencucian uang (money laundry) dalam pengelolaan APBD, mereka mengingatkan misalnya saja pada kegiatan Festival Tanjung Waka senilai 5 Milyar, kemudian kunjungan Bupati ke Eropa, pembangunan taman Mangon, serta banyak lagi pekerjaan yang diduga terjadi pencucian uang didalamnya.
Sementara itu dalam list tuntutannya, massa aksi sangat memperhatikan situasi daerah (sitda) yang terjadi saat ini.
Pantauan media ini, hampir semua permasalahan publik yang mencuat menjadi tuntutan mereka dalam aksi tadi, diantaranya: tuntutan penuntasan pembangunan infrastruktur, kemudian masalah pencopotan sejumlah kepala desa, terkait dana haji 2023, menyangkut kegagalan Pemda Sula dalam mengelola APBD, selanjutnya tuntutan kepada DPRD untuk meng interplasi Bupati Ningsi atau menggunakan hak angket, soal pangkalan BBM Nakal, kasus pencurian limbah besi tua (scrap), serta yang terakhir menuntut pengusutan secara tuntas anggaran FTW Tahun 2022.
Dalam keterangan persnya, Prabowo Sibela Wakil Presiden BEM STAI Babussalam Sula yang tergabung dalam aksi tadi mengatakan,
“Bukan hanya kami yang menilai bahwa FTW 2022 itu gagal, namun secara gamblang hal ini juga disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Sula M Natsir Sangadji pada audiensi terbuka tadi”, ujar Prabowo, Selasa (18/7).
Prabowo juga mengatakan persoalan dana haji 2023 harus segera tuntas, hal ini mengingat pada anggaran yang besar namun pelayanan sangat tidak maksimal.
”Tadi pak dewan Dade Sapsuha mengatakan akan memanggil Kabag Kesra menyangkut Dana Haji 2023, saya pikir itu tepat, karena anggarannya begitu besar, kami malah mendengar ada jamaah yang menggunakan kocek pribadinya untuk pulang ke kampung halaman”, tegas Sibela.
Dalam aksi tadi selain PC. IMM dan Aktivis Prodem, hadir juga perwakilan OKP PMII, LMND, DPM, serta Himpunan Mahasiswa Jusuran Syariah STAI Babussalam Sula.
( Rahman )
