Taliabu, Investigasi.news – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mislan Syarif, mendengarkan langsung keluhan masyarakat Desa Limbo dan Lohobuba terkait layanan listrik yang terbatas saat melaksanakan kegiatan reses di dapil V Sula Taliabu.
Meskipun kedua desa tersebut tidak termasuk dalam titik reses yang dijadwalkan, warga dari Desa Limbo tetap datang menemui Mislan setelah mengetahui ia sedang berada di Taliabu.
Warga mengeluhkan bahwa listrik di desa mereka hanya menyala enam jam sehari, yakni mulai sore hingga larut malam. Kondisi ini sudah berlangsung sejak lama, menghambat berbagai aktivitas masyarakat, seperti usaha kecil, pendidikan, dan kegiatan rumah tangga.
“Kami berharap jam operasional listrik bisa ditambah, minimal menjadi 12 jam sehari. Listrik adalah kebutuhan dasar yang penting untuk kehidupan sehari-hari,” ujar Rizal warga Desa Limbo.
Menanggapi keluhan tersebut, Mislan Syarif segera melakukan pertemuan dengan Kepala ULP Bobong, Ali Fauzi, untuk mencari tahu penyebab terbatasnya jam operasional listrik di kedua desa tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, saya berkomitmen untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk listrik, terpenuhi dengan layak. Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang kendala yang ada,” kata Mislan.
Ali Fauzi membenarkan adanya pembatasan waktu operasional listrik di Desa Limbo dan Lohobuba. Namun, ia juga menjelaskan bahwa penambahan jam operasional listrik bukan merupakan kewenangan ULP Bobong, melainkan merupakan tanggung jawab UP3 Ternate.
“Kami hanya menjalankan kebijakan yang ada. Untuk penambahan jam operasional, itu berada di bawah kewenangan UP3 Ternate,” jelas Ali Fauzi.
Warga Desa Limbo merasa kecewa dengan keterbatasan layanan listrik ini, karena mereka terpaksa menggunakan penerangan alternatif yang tidak efisien dan memerlukan biaya tambahan. Kondisi ini semakin memberatkan beban ekonomi masyarakat yang sebagian besar bergantung pada pekerjaan informal dan usaha kecil.
Mislan menegaskan bahwa ia akan membawa aspirasi warga Desa Limbo dan Lohobuba ini ke tingkat provinsi berharap agar mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Masalah listrik ini harus segera diatasi. Saya akan memastikan masalah ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi agar ada solusi yang tepat untuk masyarakat,” tegas Mislan.
Selain itu, Mislan juga mendorong kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah untuk mencari solusi jangka panjang terkait pasokan listrik yang memadai.
“Listrik yang layak merupakan hak dasar masyarakat yang harus diperjuangkan. Kami berharap ada kerjasama yang lebih baik antara pemerintah dan PLN untuk memastikan pasokan listrik yang merata dan cukup,” ujarnya.
Warga Desa Limbo dan Lohobuba berharap agar keluhan mereka segera ditindaklanjuti dan jam operasional listrik dapat ditingkatkan. Mereka optimis, dengan adanya perbaikan layanan listrik, kegiatan ekonomi dan sosial di desa mereka akan berjalan lebih lancar, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.
(Redaksi)