Laporan Dugaan Ujaran Kebencian Kepada Hi, Hidayat Wowor Di Polres Sula Bisa ”Batal Demi Hukum”, Simak Pendapat Master Hukum

More articles

spot_img

Malut, Investigasi.news – Sebelum bahas lebih jauh pasal 45A ayat (2) tentang ujaran kebencian dalam UU ITE. Saya mengajak kita pahami terlebih dahulu pasal 45A ayat (2) termasuk ke dalam delik apa? Tentu Delik Aduan. Dalam hukum Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindak lanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

ketentuan UU ITE terkait ujaran kebencian, permusuhan dan SARA (suku, agama, ras, dan antar-golongan), terdapat pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2). Pasal 28 ayat (2) berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA)”.

Baca Juga :  Kajari ’Peti ES kan’ Kasus Korupsi BTT Sula?

Pasal 28 ayat (2) ini tidak bisa dilepaskan dari Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang mengatur sanksi pidananya. Terkait delik ujaran kebencian, UU ITE memang membagi dua bagian ketentuan.

Pasal terkait perbuatan yang dilarang di satu bagian, dan ketentuan tentang sanksi pidana di bagian lainnya. Pasal 45A ayat (2) UU ITE berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antara golongan (SARA)

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) UU ITE dinyatakan dicabut oleh KUHP yang baru. Pasal itu kemudian diganti dan direformulasi menjadi Pasal 243 ayat (1) jo ayat (2) KUHP baru

Baca Juga :  Mantan Ka. BPKAD: Hibah Rp 250 Juta Dicairkan Panitia Kongres HPMS

Dengan demikian, tidak terpenuhinya ketentuan yang dimaksudkan mengakibatkan pelaporan batal demi hukum.

Opini Hukum ini oleh:
Armin Kailul, SH.,M.H

spot_img
spot_img

Latest

spot_img