Malut, Investigasi.news – Pilkada bukan hanya soal kontestasi untuk merebut kekuasaan, tetapi juga menjadi ajang seleksi pemimpin yang mampu mengayomi seluruh masyarakat. Pasca Pilkada, tantangan sesungguhnya dimulai, yaitu bagaimana pemimpin terpilih dapat membangun sinergi politik antara rival dan koalisi demi menciptakan pemerintahan yang stabil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Rekonsiliasi Politik sebagai Fondasi Stabilitas
Pasca kontestasi yang seringkali diwarnai rivalitas tajam, langkah pertama yang harus diambil pemimpin terpilih adalah menjalin rekonsiliasi dengan rival politik. Ini bukan hanya soal formalitas politik, tetapi wujud nyata dari komitmen membangun persatuan. Rekonsiliasi membuka ruang dialog, mengurangi ketegangan di masyarakat, dan mencegah polarisasi yang berlarut-larut.
Merangkul Rival untuk Kepentingan Publik
Pemimpin yang visioner memahami bahwa gagasan baik tidak hanya datang dari lingkaran pendukungnya. Dalam rangka memperkuat pemerintahan, rival politik yang memiliki kompetensi dapat diajak bergabung dalam koalisi kerja, baik melalui peran strategis di pemerintahan maupun dalam forum konsultasi kebijakan. Ini akan menciptakan harmoni politik sekaligus memperkaya ide-ide pembangunan.
Mengelola Koalisi untuk Produktivitas
Sementara itu, koalisi yang telah terbentuk selama Pilkada perlu dikelola secara profesional. Koalisi bukan sekadar alat untuk berbagi kekuasaan, tetapi menjadi ruang kolaborasi yang solid dalam mendukung kebijakan pemerintah. Pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan antar anggota koalisi sambil tetap mengutamakan agenda pembangunan daerah.
Membangun Konsensus Kebijakan
Sinergitas antara rival dan koalisi bisa diwujudkan melalui proses pembangunan konsensus dalam kebijakan publik. Forum-forum konsultasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk rival, dapat menjadi platform untuk menyerap aspirasi yang lebih luas. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan memiliki legitimasi yang kuat.
Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Sinergi politik pasca Pilkada harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Rivalitas di masa lalu perlu dilebur dalam semangat kebersamaan untuk mengatasi tantangan nyata seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan.
Pesan Untuk Kepulauan Sula
Di Kepulauan Sula, pasca Pilkada 2024, sinergitas politik antara rival dan koalisi dapat menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Pemimpin terpilih harus mampu menjadi figur perekat yang merangkul semua elemen, menciptakan stabilitas politik, dan mendorong kolaborasi yang produktif demi mewujudkan Sula yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing.
Dengan sinergitas yang terbangun baik, rivalitas Pilkada akan berubah menjadi kekuatan kolektif untuk membangun masa depan bersama.
Namun demikian semuanya dikembalikan kepada Bupati dan Wabup terpilih sebagai penentu kebijakan untuk mengakomodir atau tidak tawaran membangun konsensus mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai sebuah pesan moral Kepulauan Sula yang dicita-citakan bersama dalam perjuangan pemekaran sejak sengosari agreement sampai dengan lahirnya UU nomor 1 tahun 2003 tentang pemekaran 10 kabupaten kota di wilayah Propinsi Maluku Utara.
Penulis: Mohtar Umasugi, S.Ag., M.Pd.I
