Oleh: Mursid Ar Rahman, S.H. / Advokat ( Ketua YLBH Keadilan)
Dugaan terkait penggunaan ijazah palsu oleh calon kepala daerah di Pulau Taliabu semakin menjadi sorotan. Sebagai seorang yang memahami pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap hukum, saya melihat praktik ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga meruntuhkan moralitas calon pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Dugaan penggunaan ijazah palsu merupakan tindakan yang mengkhianati kepercayaan publik. Bagaimana mungkin seorang pemimpin yang memulai perjalanan politiknya dengan kebohongan diharapkan memimpin daerah dengan keadilan dan transparansi?
Lebih miris lagi, dugaan pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menambah kompleksitas permasalahan di dunia pendidikan Pulau Taliabu. Dana BOS yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas pembelajaran justru diduga dipotong oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Akibatnya, sekolah-sekolah di pelosok daerah menghadapi kekurangan fasilitas dasar, dan siswa-siswi terpaksa belajar sambil duduk di lantai karena tidak tersedianya meja dan kursi yang memadai.
Kondisi ini sangat memprihatinkan dan mencerminkan manajemen pendidikan yang buruk di Pulau Taliabu. Dugaan pemotongan dana BOS ini semakin memperburuk kualitas pendidikan, memperlebar jurang kesenjangan dengan daerah-daerah lain yang lebih maju. Pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama justru menjadi korban dari praktik-praktik tidak terpuji.
Kebiasaan dugaan pemotongan anggaran dalam sektor pendidikan ini tidak hanya merugikan para siswa dan guru, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik terus terkikis, harapan terhadap perubahan semakin hilang. Padahal, pendidikan adalah fondasi utama bagi pembangunan suatu daerah. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan berintegritas, Pulau Taliabu akan sulit berkembang dan bersaing di tingkat nasional.
Saya mengajak masyarakat untuk bersuara lantang menuntut transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan. Dunia pendidikan Pulau Taliabu harus diselamatkan dari dugaan praktik-praktik korupsi yang hanya merugikan masa depan generasi muda. Pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap anak, dan hanya melalui pemimpin yang jujur dan berintegritas, kita bisa memastikan bahwa Pulau Taliabu akan melangkah menuju masa depan yang lebih cerah.
Dengan adanya upaya serius dalam penegakan hukum terkait dugaan penggunaan ijazah palsu dan pemotongan dana BOS, kita dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan memastikan bahwa generasi muda Pulau Taliabu mendapatkan hak mereka untuk belajar dengan fasilitas yang layak. Mari bersama-sama menjaga integritas pendidikan demi masa depan Pulau Taliabu yang lebih baik.
