Wako Fadly Amran Fadly Amran Sampaikan KUA PPAS APBD 2023

Padang Panjang, Investigasi.news – Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran Tahun 2023.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md, Senin (15/8) malam di ruang sidang DPRD tersebut, Wako Fadly menyampaikan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan substansi rancangan KUA dan rancangan PPAS secara umum. Serta perkembangan makro daerah sampai saat ini dan tantangan ekonomi Kota Padang Panjang tahun 2023.

Fadly menyebutkan, Pemko akan melakukan peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi yang disebabkan pelonggaran pembatasan masyarakat. Ini akan meningkatkan demand terhadap barang dan jasa secara drastis.

“Meningkatnya implementasi e-Commerce yang mengubah pola perilaku masyarakat dalam bertransaksi sehingga berpengaruh terhadap peran pasar tradisional. e-Commerce juga meningkatkan persaingan produk UMKM dengan produk lain dari berbagai belahan dunia. Lalu penyelenggaraan Visit Beautiful West Sumatera 2023,” ucapnya.

Fadly mengungkapkan, pada 2021 perekonomian Kota Padang Panjang sudah mengalami kebangkitan. Pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh Indonesia yang semakin longgar tidak lagi terlalu menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.

Di awal 2022, penurunan penyebaran Covid-19 menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan. Secara bertahap pemerintah mencabut pembatasan-pembatasan disebabkan pandemi. Diperkirakan mobilitas masyarakat akan mengalami ledakan di 2022, baik untuk tujuan pekerjaan, urusan keluarga, pendidikan, wisata, keagamaan, dan lain lain yang diprediksi akan mempercepat proses pemulihan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi Padang Panjang 2021 mencapai 3,46 persen, lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam RPJMD 2021 yaitu 2,77 persen. Angka tersebut lebih baik bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 3,29 persen. Namun lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 3,69 persen,” ungkapnya.

Padang Panjang, kata Fadly, mengandalkan lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang tertinggi PDRB (produk domestik regional bruto). Diharapkan dengan berbagai program perbaikan sarana dan prasarana perdagangan dan upaya peningkatan digitalisasi pasar rakyat, dapat membuat lapangan usaha ini tumbuh di angka 4,34 persen pada 2022. Meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita hingga mencapai angka Rp47,07 juta dan Rp 64,13 juta PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada 2022.

“Di samping itu, dengan upaya peningkatan keterampilan pencari kerja karya diharapkan mampu menekan angka pengangguran untuk 2022 ini hingga 4,75 persen. Dengan adanya upaya peningkatan kemampuan pencari kerja serta pemberian bantuan sosial, diharapkan juga dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 5,20 persen pada 2022,” imbuhnya.

Fadly juga menyampaikan target yang akan dicapai terkait dengan sasaran pembangunan berdasarkan Indikator Makro Ekonomi Kota Padang Panjang Tahun 2023.

Pertama, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,91 persen dengan laju inflasi sebesar 2,5 persen. Hal ini berdasarkan evaluasi terhadap kondisi 2021 dan pengaruh kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan progres membaik pada 2022 ini. Sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Kemudian, Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran ditargetkan sebesar 5,64 persen dan 4,47 persen. Hal ini didukung dengan upaya dilaksanakannya peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan vokasi, penyebarluasan informasi, pasar kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.

Selanjutnya, PDRB perkapita ADHB ditargetkan mencapai Rp66,90 juta dan PDRB perkapita ADHK diperkirakan mencapai Rp48,01 juta pada 2023. Hal ini didorong oleh kembali mulai tumbuhnya aktivitas ekonomi pasca pandemi.

Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia tahun 2023, Pemko menargetkan sebesar 78,64 dan Indeks Gini Ratio dapat ditekan pada angka 0,306. “Pencapaian target-target tersebut tentunya harus diiringi arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan yang jelas,” sampainya.

Memperhatikan tema pembangunan Kota Padang Panjang 2023, “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Mewujudkan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”, dan tema Provinsi Sumatera Barat, ”Peningkatan Produktivitas Sektor Strategis Menuju Transformasi Ekonomi”, serta tema pembangunan nasional “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Fadly pun menetapkan prioritas pembangunan Padang Panjang 2023.

“Di antaranya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat berbasis potensi daerah yang diarahkan pada pemulihan ekonomi yang mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19. Seperti penurunan aktivitas perdagangan akibat pembatasan sosial, penurunan aktivitas pariwisata yang berdampak berkurangnya kunjungan wisata dan penurunan kontribusi sektor akomodasi dan makan minum serta penurunan mobilitas masyarakat,” paparnya.

Selain itu, diprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana pasar sebagai pusat perdagangan, peningkatan aktivitas rumah wirausaha guna mendorong tumbuhnya UKM. Di samping itu juga upaya peningkatan produktivitas hasil pertanian dan peternakan, peningkatan pemasaran pariwisata, seni dan budaya.

Termasuk percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang diarahkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dilakukan sekaligus untuk mendukung fokus reformasi jaring pengaman sosial dalam menghadapi dampak akibat pandemi Covid-19. Prioritas ini dilaksanakan melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, seperti bantuan sandang dan pangan, bantuan beasiswa anak miskin dan berprestasi, pemberian jaminan kesehatan, rehab rumah tak layak huni serta bantuan usaha.

Sedangkan untuk penanganan terhadap pengangguran dilakukan peningkatan keterampilan bagi pencari kerja dan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra penyedia pelatihan dan lapangan kerja.

“Peningkatan kualitas pendidikan yang berakhlak dan berkarakter diarahkan pada peningkatan standar pendidikan masyarakat yang memiliki karakter yang kuat. Sehingga bisa memenuhi pasar kerja sekaligus menciptakan lapangan kerja sendiri. Peningkatan karakter pendidikan ini diarahkan untuk lebih mendorong siswa menjadi siswa berprestasi dan guru yang profesional,” urainya.

Untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang diarahkan pada penanganan dampak pandemi Covid-19, tambahnya, diprioritaskan peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang lebih intens serta peningkatan kualitas layanan kesehatan. Prioritas peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini juga diarahkan melalui pembangunan sarana prasarana olahraga yang telah disepakati untuk dilaksanakan dalam dua tahun anggaran pada 2022 dan 2023.

Selanjutnya, peningkatan kualitas infrastruktur kota yang berkelanjutan diarahkan pada investasi infrastruktur dalam mendukung pemulihan ekonomi, dan aksesibilitas, pemenuhan infrastruktur publik yang ramah disabilitas dan pelestarian lingkungan dalam rangka mengurangi kerusakan lingkungan.

“Pembangunan berkelanjutan ini juga diarahkan pada upaya penanganan tanggap darurat dalam menanggulangi bencana. Peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang agamis dan berbudaya, diarahkan pada peningkatan peran lembaga adat dalam menumbuhkan kecintaan terhadap budaya sehingga nilai-nilai agama dan budaya tertanam dalam setiap sendi kehidupan masyarakat,” sebutnya.

Lalu, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang anti-KKN diarahkan pada penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan akuntabel dengan penerapan Good Governance guna peningkatan pelayanan publik, pelaksanaan pemerintahan anti-KKN. Peningkatan inovasi dalam rangka merespon permasalahan pada setiap urusan pemerintahan daerah.

Setelah mempertimbangkan berbagai perkembangan yang ada dan asumsi-asumsi yang sudah diuraikan, Fadly menyampaikan asumsi Pendapatan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp491.779.463.681 atau turun 9,17 persen dibandingkan asumsi Pendapatan APBD Tahun Anggaran 2022. Penurunan asumsi tersebut terjadi karena dalam Rancangan KUA ini belum mencantumkan alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada kelompok Pendapatan Transfer.

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Pemerintah Kota akan berupaya meningkatkan PAD menjadi Rp96.952.582.681pada 2023 atau naik sebesar 5,04% dibandingkan dengan target PAD pada APBD 2022. Sedangkan untuk Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp391.816.881.000.

Fadly menyebutkan, Pendapatan Transfer dari DAK tidak diproyeksi sementara waktu sampai adanya penetapan alokasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan atau terbitnya Peraturan Presiden terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) pada APBN Tahun Anggaran 2023.

Pencantuman plafon Pendapatan Transfer masih dapat dilakukan setelah proses kesepakatan KUA-PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pada APBD 2022 yaitu sebesar Rp24,5 miliar. Sedangkan pada jenis pendapatan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi diasumsikan nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota terkait dengan bantuan penyelenggaraan Porprov.

Sementara itu, dari sisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp3,01 miliar. Ini sama dengan target pada APBD 2022 yaitu bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD.

Pada sisi belanja, secara keseluruhan total Belanja Daerah tahun 2023 direncanakan sebesar Rp545.779.463.681. Pada kelompok Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp489.779.463.681 dan pada kelompok Belanja Modal direncanakan sebesar Rp54 miliar. Sedangkan pada kelompok Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp2 miliar.
Dari sisi pembiayaan direncanakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp55 miliar. Hal ini berdasarkan perkiraan sisa penghematan belanja 2022. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, Pemko merencanakan melakukan investasi daerah sebesar Rp1 miliar.

Ditambahkan Fadly, Kebijakan Umum APBD 2023 yang sudah diuraikan ini, dijabarkan ke dalam rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023. PPAS menggambarkan pagu anggaran sementara prioritas belanja daerah yang paralel dengan prioritas pembangunan dan plafon anggaran sementara untuk belanja menurut urusan pemerintahan.

Rancangan PPAS 2023 juga memuat alokasi sementara untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Di mana alokasi belanja pegawai direncanakan sebesar Rp273.467.712.680, belanja barang dan jasa sebesar Rp205.627.498.621, belanja hibah sebesar Rp9.068.852.380, dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1.615.400.000. Sedangkan alokasi belanja modal sebesar Rp54 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp2 miliar.

Fadly berharap agar rancangan ini dapat segera dibahas antara DPRD dan Pemerintah Daerah dan dijadikan kesepakatan bersama yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD 2023. (Km/Mc)