Bukittinggi — DPRD Kota Bukittinggi melalui Panitia Khusus (Pansus) II kembali menggelar rapat lanjutan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari agenda kerja DPRD sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilaksanakan pada 25 Maret 2026.
Rapat berlangsung pada Rabu (1/4/2026) di Gedung DPRD Kota Bukittinggi mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pansus II, Hj. Elfianis, A.Md, bersama anggota Pansus II dan didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi.
Rapat tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. Efriady, MM, bersama sejumlah kepala perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Bukittinggi.
Dalam rapat lanjutan tersebut, Pansus II melakukan pendalaman terhadap LKPJ Wali Kota Tahun 2025, khususnya pada sektor perekonomian daerah. Pembahasan meliputi bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, ketenagakerjaan, serta investasi dan pelayanan perizinan.
Ketua Pansus II, Hj. Elfianis, menyampaikan bahwa rapat lanjutan ini merupakan bagian penting dalam memastikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah sangat diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Sementara itu, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat memaparkan sejumlah capaian program dan kegiatan sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut meliputi perkembangan sektor perdagangan, penguatan UMKM, peningkatan investasi, serta pelayanan perizinan terpadu. Ia juga menjelaskan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan serta langkah strategis yang akan ditempuh pemerintah daerah ke depan.
Rapat berlangsung secara interaktif dengan berbagai masukan, pertanyaan, serta catatan strategis dari anggota Pansus II. Beberapa isu yang menjadi perhatian antara lain penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas pelayanan perizinan, optimalisasi potensi investasi daerah, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Dari hasil pembahasan tersebut, Pansus II DPRD Kota Bukittinggi menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi pada sektor perekonomian sepanjang tahun 2025. Namun demikian, Pansus menilai masih diperlukan peningkatan pada beberapa aspek strategis, di antaranya optimalisasi pengembangan UMKM sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan perizinan melalui DPMPTSP, serta penyusunan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah juga dinilai perlu terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Pansus II menyatakan akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam sebagai bahan dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota Bukittinggi Tahun 2025.
Rapat lanjutan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, guna memastikan program pembangunan berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi. Yas
