Jakarta, Investigasi.News – Di tengah sorotan publik terhadap institusi kepolisian, peringatan Hari Bhayangkara ke-79 menjadi panggung penting bagi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk menegaskan arah baru Polri: lebih terbuka, lebih melayani, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Dalam upacara yang digelar megah di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (1/7/2025), yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran TNI-Polri, kabinet, dan ribuan undangan, Kapolri menyampaikan bahwa tema “Polri untuk Masyarakat” bukan sekadar jargon seremonial, tapi komitmen strategis untuk mengawal program prioritas nasional, terutama Asta Cita pemerintahan baru.
“Hari Bhayangkara bukan perayaan simbolik. Ini momentum bagi kami untuk mengokohkan kembali peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus mitra utama dalam mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan berdaulat,” tegas Kapolri dalam pidatonya.
Sebagai bentuk konkret dukungan terhadap ketahanan pangan, Polri mencanangkan pengelolaan lahan satu juta hektare untuk budidaya jagung sepanjang 2025. Hingga pertengahan tahun, 445 ribu hektare siap tanam, dan 922 ribu hektare lahan perhutanan sosial tengah diverifikasi.
“Polri tidak hanya menegakkan hukum, tapi juga menjawab kebutuhan rakyat. Kami telah menggandeng 136 ribu kelompok tani, dan panen raya kami sudah capai 2 juta ton. Ini bukan retorika, ini kerja nyata,” ujar Kapolri.
Panen raya yang digelar di Bengkayang, Kalimantan Barat, bahkan dihadiri langsung oleh Presiden RI sebagai bentuk dukungan terhadap terobosan Polri di sektor pertanian.
Transformasi sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama. Polri membuka jalur rekrutmen untuk bintara dengan latar belakang pertanian dan penyandang disabilitas, serta mendorong kesetaraan gender dengan menempatkan Polwan pada posisi strategis.
“SDM unggul harus mencerminkan Indonesia yang beragam dan inklusif. Ini bentuk nyata reformasi institusi,” tegas Listyo.
Kapolri juga membeberkan langkah tegas institusinya dalam memerangi kejahatan terorganisir. Sejumlah desk khusus dibentuk untuk fokus menangani isu-isu prioritas: korupsi, narkoba, judi online, premanisme, hingga isu perlindungan ketenagakerjaan dan buruh migran.
“Kami ingin membangun sistem penegakan hukum yang tidak hanya represif, tapi juga preventif dan kolaboratif,” jelasnya.
Langkah ini dipandang sebagai jawaban atas desakan masyarakat yang kian kritis terhadap ketegasan penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Dalam semangat Polri untuk Masyarakat, rangkaian Hari Bhayangkara juga diisi dengan kegiatan sosial berskala nasional: pengobatan gratis, bedah rumah, operasi katarak, pembangunan akses air bersih, pembagian 300 ribu paket sembako, serta distribusi alat dan mesin pertanian.
Polri juga menampilkan sisi humanis lewat lomba kreativitas digital, kontes ketahanan pangan, hingga pagelaran wayang kulit sebagai bagian dari pelestarian budaya Nusantara.
Di ujung pidatonya, Kapolri menyampaikan permintaan maaf atas kekurangan dan perilaku menyimpang sebagian anggota. Ia menegaskan bahwa Polri bukan lembaga yang anti kritik.
“Kami digaji rakyat, bekerja untuk rakyat, dan milik rakyat. Kritik masyarakat adalah bahan bakar kami untuk terus berbenah. Tidak ada jalan lain selain reformasi total dan keberpihakan pada rakyat,” tandasnya.
Upacara ditutup dengan defile pasukan dan kendaraan taktis Polri, menandai kesiapan institusi tersebut untuk menjaga stabilitas nasional di era pemerintahan baru yang penuh tantangan.
John
