Sorong, investigasi.News — Masyarakat adat Moi Maya di Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong, menyuarakan protes keras terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Mereka menilai, tindakan aparat yang menuduh masyarakat menebang kayu dari kawasan konservasi tanpa bukti kuat telah mencederai keadilan dan merugikan rakyat adat.
Aksi pemalangan kantor Gakkum yang dilakukan masyarakat menjadi simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai bentuk arogansi penegakan hukum. Kepala Suku Moi Maya sekaligus Kepala Distrik Salawati Selatan menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan keputusan adat yang sah, setelah upaya dialog dengan pihak Gakkum tidak membuahkan hasil.
Di tengah situasi yang memanas, masyarakat adat Moi Maya juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk turun langsung ke Distrik Salawati Selatan dan mendengar keluhan rakyat di wilayah itu. Mereka menuntut keadilan atas penahanan tiga kontainer kayu, pembebasan Felix Wiliyanto, serta denda adat sebesar Rp10 miliar yang diajukan atas dugaan kerusakan hutan di wilayah adat.
Kepala Suku Moi Maya menegaskan, masyarakat adat sudah muak dengan cara kerja Gakkum yang dinilai sewenang-wenang dan menuduh tanpa bukti. Ia menilai tindakan aparat bukanlah bentuk penegakan hukum, melainkan dugaan arogansi dan pelecehan terhadap masyarakat adat.
“Mereka menuduh kayu dari wilayah konservasi, tapi tidak bisa membuktikan. Kami punya dokumen resmi — SKSKB — bukti pelunasan kewajiban kepada negara. Tapi Gakkum memutarbalikkan fakta seolah mereka paling benar, padahal menutupi persoalan lain,” tegasnya di Sorong, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, masyarakat adat telah cukup bersabar menghadapi perlakuan tidak adil tersebut. Namun karena pihak Gakkum dianggap tidak menghormati mekanisme adat dan menolak berdialog, masyarakat akhirnya mengambil langkah adat dengan melakukan pemalangan sebagai bentuk peringatan keras.
“Kami bukan orang gila yang suka palang-memalang. Kami tegakkan keadilan dengan cara adat. Sejak kami ikat kain merah, itu tanda peringatan. Kami tunggu Gakkum datang berdialog sampai malam, tapi tak ada yang muncul. Jadi kami palang kantor mereka — itu keputusan adat,” ujarnya.
Aksi tersebut, lanjutnya, bukan tindakan anarkis melainkan wujud ketegasan masyarakat adat dalam mempertahankan kehormatan dan hak ulayat mereka. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat Moi Maya selama ini menjaga hutan dan alam, bukan perusak sebagaimana dituduhkan.
Dalam pernyataannya, Kepala Suku Moi Maya juga menyerukan agar pemerintah pusat segera menindak tegas oknum Gakkum yang diduga memelintir hukum untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia menilai, penegakan hukum seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas masyarakat adat yang selama ini hidup bergantung pada alam.
“Kami minta Presiden datang sendiri ke sini. Kalau beliau datang, kami buka palang. Kalau tidak, kami akan gerakkan massa para pemilik hak ulayat yang lahannya diduga dirusak tanpa izin. Kayu ditebang, tak diambil, negara rugi, rakyat rugi, tapi Gakkum diam saja,” ujarnya.
Selain meminta perhatian langsung Presiden Prabowo, masyarakat adat Moi Maya juga menuntut pengembalian tiga kontainer kayu yang kini tertahan di pelabuhan kepada pemilik adat, serta pembebasan Felix Wiliyanto, sosok yang disebut telah membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak di kampung.
“Adat adalah hukum tertinggi, hukum dari Tuhan. Kami ini penjaga hutan, bukan perusak. Kami hanya menuntut keadilan. Semoga Bapak Presiden mendengar suara kami — suara rakyat adat yang selama ini ditindas oleh hukum yang dipelintir,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Gakkum KLHK belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan masih belum memperoleh tanggapan.
John
