Malut, Investigasi.News-, Kasus dugaan tindak pidana Rudapaksa yang menyeret oknum anggota DPRD Sula berinisial MLT alias Mardin terus bergulir di Polres Kepulauan Sula, pasca penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan MLT sebagai tersangka pada November 2025 semakin menguak tabir busuk prilaku oknum wakil rakyat asal partai Hanura tersebut.
Kasus ini sendiri dilaporkan oleh DR (28) melalui kuasa hukumnya pada bulan Juli 2025, diketahui DR yang sebagai Pelapor sekaligus Korban mengalami rudapaksa yang dialaminya terjadi pada bulan April 2025.
Dari sumber terpercaya media ini, diperoleh informasi bahwa antara Pelapor (DR) dan Terlapor (MLT) memang terjadi hubungan asmara sejak tahun 2022, namun pada kenyataannya hubungan mereka sering terjadi percekcokan.
Yang menarik, MLT kerap mengajak DR untuk memadu kasih di kediaman dinas dirinya sebagai anggota DPRD, yakni di Rumah Dinas (Rumdis) DPRD Sula di Desa Mangega, Kecamatan Sanana Utara, hal ini juga yang kemudian menjadi catatan Partai Hanura Kepulauan Sula dalam pleno mereka tanggal 28 Oktober 2025, yang kemudian mengusulkan kepada DPP Hanura di Jakarta untuk memecat MLT dari keanggotaan partai Hanura sekaligus diberhentikan (PAW) sebagai anggota DPRD Sula karena dinilai telah mencoreng nama baik partai.
Rumdis DPRD Sula yang menjadi fasilitas untuk menunjang kinerja para wakil rakyat di Kepulauan Sula ternyata menjadi sarana untuk MLT melampiaskan nafsu bejadnya, bahkan hubungan seks yang dilakukan MLT diduga tanpa ikatan pernikahan.
Masih dari sumber terpercaya media ini, MLT diduga sempat merekam hubungan kasihnya dengan DR, hal ini kemudian menjadi pemicu pertengkaran, karena DR meminta untuk menghapus video tersebut, alih-alih mengindahkan permintaan DR, sebaliknya MLT malah menolak dan melakukan tindak kekerasan ke DR, atas dasar itulah kemudian DR melalui pengacaranya melaporkan ke SPKT Polres Sula.
Kini publik menunggu ending dari kasus tersebut, maklum selain marak dan tinggi angka kekerasan seksual maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak, kasus ini mendapat sorotan karena melibatkan seorang anggota DPRD, pejabat publik yang seharunya menjadi panutan masyarakat.
