Jember,Investigasi.news- Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan banjir dan evaluasi pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Undangan ditujukan kepada seluruh Kepala OPD, Sekretaris OPD, Camat, Sekretaris Camat, serta stakeholder terkait se-Kabupaten Jember. Senin(2/3/2026)
Namun, tidak satu pun Kepala OPD, Camat, maupun stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember hadir memenuhi undangan resmi tersebut.
Rapat tetap dilaksanakan dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau yang mewakili, antara lain Brigif 9 Kostrad, Kodim 0824 Jember, Polres Jember, Kejaksaan Negeri Jember, Yonif 509, Secaba Rindam Brawijaya, serta Yon Armed 8.
Wabup Djoko menyampaikan bahwa rapat digelar sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengingat Bupati Jember, Muhammad Fawait, sedang menjalankan ibadah umroh.
Ia juga menyebut telah mendapat konfirmasi dari Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri bahwa selama Bupati menjalankan ibadah, tugas pemerintahan dilaksanakan oleh Wakil Bupati.
*Fokus Penanganan Banjir*
Dalam rapat tersebut, Wabup menegaskan perlunya langkah cepat dan terkoordinasi dalam menangani banjir akibat curah hujan tinggi. Ia meminta OPD terkait memastikan status serah terima sarana dan prasarana Perumahan Bumi Indah Tegal Besar (BITB).
“Jika belum diserahkan, pengembang wajib menyerahkan dalam kondisi baik atau memperbaiki terlebih dahulu. Jika sudah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” tegasnya.
Ia juga meminta koordinasi lintas kewenangan, khususnya terkait aliran Sungai Bedadung yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, guna mitigasi jangka pendek dan panjang.
*Pengawasan Ketat Program MBG*
Terkait MBG, Wabup menekankan bahwa persoalan terletak pada aspek pelaksanaan di lapangan, bukan pada substansi program.
Dinas Kesehatan diminta memperketat pengawasan hygiene-sanitasi dan kualitas gizi makanan yang diproduksi SPPG, sementara Dinas Pendidikan memastikan distribusi tepat sasaran.
Sekolah penerima manfaat juga diminta aktif melakukan pengawasan serta melaporkan jika terjadi ketidaksesuaian.
*Penegasan Komitmen*
Di hadapan Forkopimda dan awak media, Wabup menegaskan komitmennya untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
“Negara menggaji Anda bukan untuk menjadi pengikut individu, tetapi untuk menjadi pelayan rakyat. Saya berdiri di sini bersama Muspida untuk menjamin hukum tetap tegak,” ujarnya.
Meski rapat koordinasi tidak dihadiri para undangan dari unsur perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan.
