Humas DPRD — Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Syaiful Efendi, melaksanakan reses perorangan Masa Sidang II Tahun 2025/2026 di Daerah Pemilihan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), tepatnya di Gang Melur, Kelurahan Aur Kuning, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Anggota DPRD Kota Bukittinggi Alizarman, unsur kecamatan dan kelurahan, niniak mamak, tokoh masyarakat, RT/RW, kader, serta simpatisan di wilayah ABTB. Reses juga didampingi jajaran Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi dan insan pers, baik media cetak maupun online.
Kegiatan yang dikemas dalam suasana silaturahmi itu menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung. Sejumlah persoalan strategis mencuat, mulai dari ketepatan data penerima bantuan sosial hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan.
Salah satu isu utama yang disampaikan warga adalah terkait akurasi data penerima bantuan sosial. Masyarakat menilai masih terdapat ketidaksesuaian data, di mana warga yang dinilai layak justru tidak menerima bantuan, sementara yang dianggap kurang layak malah terdaftar sebagai penerima.
Permasalahan tersebut disebut berkaitan dengan sistem desil dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Warga menyoroti klasifikasi desil 1 hingga 4 yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, khususnya dalam penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
“Kita berharap ke depan ada perbaikan. Walaupun mungkin masih ada kekurangan, setidaknya ada progres yang terus dilakukan pemerintah,” ujar salah seorang warga.
Selain persoalan bansos, masyarakat juga mengusulkan sejumlah kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar. Di antaranya pemasangan paving block untuk jalan lingkungan, pengadaan alat kesehatan berupa tensimeter bagi posyandu, serta pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di SDN 02 Aur Kuning.
Usulan ZoSS dinilai penting guna meningkatkan keselamatan pelajar, mengingat kawasan tersebut merupakan jalur padat lalu lintas yang setiap hari dilalui anak-anak sekolah.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Syaiful Efendi menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh usulan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Untuk paving block, kita rencanakan diusulkan dalam anggaran tahun 2027 melalui pokok-pokok pikiran (pokir). Sementara kebutuhan posyandu sudah kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia juga berharap sistem pendataan bantuan sosial ke depan semakin akurat dan tepat sasaran agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima manfaat secara optimal.
Sementara itu, Camat ABTB, Hendra Eka Putra, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini tengah melakukan integrasi data melalui program Satu Data Indonesia. Program tersebut bertujuan menyatukan berbagai informasi masyarakat dalam satu sistem terpadu.
Melalui integrasi data tersebut, data kependudukan, kondisi ekonomi, hingga akses layanan masyarakat akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan reses berlangsung antusias dan mendapat sambutan positif dari warga Kelurahan Aur Kuning. Kehadiran langsung pimpinan DPRD di tengah masyarakat dinilai menjadi bentuk nyata komitmen dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Yas
