Padang, Investigasi.news – Pemerintah Kota Padang terus mendorong percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang/jasa, khususnya di sektor konstruksi. Hal ini ditandai dengan digelarnya pelatihan tata cara pemilihan melalui e-Katalog V.6 di Aula Abu Bakar Jaar, Selasa (30/9/2025).
Asisten II Setdako Padang, Didi Aryadi, menegaskan sektor konstruksi merupakan salah satu bidang strategis yang menentukan arah pembangunan daerah.
“Keberhasilan sektor konstruksi berdampak langsung pada kualitas infrastruktur publik dan percepatan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, transformasi digital dalam pengadaan kini menjadi keniscayaan. Salah satunya diwujudkan melalui pemanfaatan katalog elektronik konstruksi yang sejalan dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Dengan regulasi tersebut, metode pemilihan penyedia berbasis mini competition akan dilaksanakan sepenuhnya secara elektronik melalui sistem Inaproc versi 6, yang mulai diterapkan pada akhir 2025.
“Keberhasilan penerapan metode ini sangat bergantung pada pemahaman yang utuh dari para pelaksana pengadaan, baik PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, maupun OPD teknis. Karena itu, pelatihan dan penyamaan persepsi seperti hari ini menjadi sangat penting dan strategis,” tegasnya.
Didi juga menekankan tiga poin penting. Pertama, katalog konstruksi bukan sekadar mempercepat proses pengadaan, tetapi tetap harus mengedepankan prinsip dasar: efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel. Kedua, mini competition di dalam e-Katalog memberi ruang persaingan sehat antarpenyedia yang terdaftar, dengan tetap menjaga mutu dan transparansi. Ketiga, implementasi Inaproc V.6 menuntut keterampilan teknis tinggi, sehingga pelatihan menjadi momentum emas bagi para pelaksana untuk memahami mekanismenya secara menyeluruh.
“Pemerintah Kota Padang berkomitmen mempercepat realisasi belanja daerah secara akuntabel. Untuk itu, komunikasi lintas sektor dan keselarasan pemahaman antara UKPBJ, PPK, OPD teknis, serta penyedia jasa menjadi kunci agar pengadaan berjalan lancar dan hasilnya berkualitas,” pungkas Didi.
***
